Balas Kritik Trump Terkait Kebijakan Reformasi Tanah, Jubir Khusela Diko Sebut AS Memecah Belah

oleh -384 views

garudaonline, AS:   Afrika Selatan membalas kritik Presiden AS Donald Trump terhadap kebijakan reformasi tanah di negara tersebut melalui unggahannya di akun Twitter.

Kontroversi bemula saat Trump dalam pernyataannya di Twitter menyebut telah meminta Menteri Luar Negeri Mike untuk mempelajari perampasan dan pengambilalihan tanah dan pertanian, serta pembunuhan petani besar-besaran di Afrika Selatan.

Pernyataan Trump tampaknya menanggapi laporan Fox News yang menuduh pemerintah Afrika Selatan merebut tanah dari petani kulit putih.

Pemerintah Afrika Selatan melalui unggahan di akun Twitter-nya pada Kamis (23/8), menyebut pernyataan Trump didasarkan pada informasi palsu. Mereka pun mengatakan akan memanggil Kedutaan Besar AS guna memberi penjelasan.

“Afrika Selatan menolak persepsi sempit yang hanya berusaha memecah belah bangsa dan mengingatkan kita pada masa kolonial,” terang mereka.

Pemerintah Afrika Selatan juga menegaskan akan mempercepat laju reformasi tanah secara hati-hati dan inklusif sehingga tak akan menimbulkan perpecahan di negara tersebut.

“Komentar dan pernyataan yang histeris tidak membantu dalam proses (reformasi tanah). Mayoritas orang Afrika Selatan ingin melihat reformasi tanah. Mayoritas petani kami, putih dan hitam ingin menjadi bagian dari inisiatif ini,” ujar Khusela Diko, Juru Bicara Presiden Afrika Selatan.

Pembunuhan Petani

Tanah adalah masalah yang rumit di Afrika Selatan. Kebijakan rasis di masa lalu secara paksa menyingkirkan orang-orang Afrika Selatan yang berkulit hitam dan tidak berkulit putih dari tanahnya untuk penggunaan kulit putih.

Telah ada redistribusi tanah dan restitusi dalam konstitusi negara itu sejak Afrika Selatan menyelenggarakan pemilihan demokratis pertamanya pada tahun 1994. Pemerintah telah dikritik karena tidak bergerak cukup cepat untuk menyelesaikan sengketa tanah.

Perdebatan politik tentang reformasi tanah telah meningkat satu tingkat menjelang pemilihan tahun depan. Penyitaan tanah pertanian, seperti yang dijelaskan dalam laporan Fox, tidak sedang berlangsung di Afrika Selatan.

Namun, Presiden Ramaphosa telah mengumumkan pada 1 Agustus bahwa Kongres Nasional Afrika yang berkuasa akan berusaha untuk mengubah konstitusi negara untuk secara eksplisit mengizinkan tanah yang disita selama apartheid untuk diambil alih tanpa kompensasi.

Meskipun Trump menyebut ada kemungkinan pembunuhan skala besar petani di negara tersebut, penelitian yang diterbitkan pada bulan Juni 2018 oleh AgriSA, salah satu organisasi petani terbesar di negara itu, menunjukkan bahwa pembunuhan terhadap petani telah mencapai titik terendah dalam 20 tahun terakhir.

Empat puluh tujuh petani tewas pada 2017-2018, menurut AgriSA, menandai penurunan stabil dari 153 petani yang kehilangan nyawa mereka pada tahun 1998.

Kejahatan pembunuhan merupakan masalah serius di Afrika Selatan secara lebih luas. Ada lebih dari 19.016 pembunuhan di negara tersebut pada 2017, menurut statistik polisi, sedikit meningkat dari 2016.

Trump bukanlah politisi asing pertama yang membidik kebijakan reformasi tanah Afrika Selatan.

Pada bulan Maret, Afrika Selatan bereaksi tajam setelah Menteri Luar Negeri Australia Peter Dutton menyarankan para petani Afrika Selatan yang berkulit putih menerima visa khusus karena situasi mengerikan yang mereka hadapi di sana. (cnn/voshkie)

Berikan Komentar