Berstatus Tersangka, Bupati Pakpak Bharat Didepak dari Partai Demokrat

oleh -409 views

garudaonline, Medan: Setelah penangkapan dan penahanan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu yang juga merupakan Ketua DPC Demokrat Pakpak Bharat, langsung dipecat dari kepengurusan dan keanggotaan partai Demokrat.

Partai berlambang Mercy tersebut bersikap tegas karena Remigo telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam salah satu operasi tangkap tangan beberap hari lalu.

“Begitu KPK bilang tersangka, sama dengan sikap Demokrat tak berubah, langsung kami pecat dan kami ganti. Jadi ga ada ampun,” ujar Hinca Panjaitan kepada wartawan, Senin (19/11/2018).

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan partai Demokrat sudah mempunyai komitmen kuat atas pemberantasan korupsi. Dimana ketika seseorang dijadikan tersangka langsung dipecat dan bukan karena ingin memperbaiki citra partai.

“Kalau di Demokrat soal korupsi, begitu kena tersangka, mau tahun pemilu atau bukan tahun pemilu, sama saja. Tapi kami menghormati asas praduga tak bersalah,” terang dia.

Seperti diberitakan KPK telah menetapkan tiga orang tersangka penerima suap sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Pakpak Bharat.Ketiganya yakni, Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda ‎Berutu (RYB); Plt Kadis PUPR Pakpak Bharat, David Anderson Karosekali (DAK); dan pihak swasta Hendriko Sembiring (HSE).

Diduga Remigo menerima suap sebesar Rp550 juta dari sejumlah proyek di wilayahnya. Uang Rp550 juta tersebut diterima Remigo dalam tiga ‎tahapan melalui pihak perantara. David Anderson dan Hendriko Sembiring diduga sebagai perantara suap untuk Remigo.

Kader Partai Demokrat ini menggunakan uang suap tersebut untuk kepentingan pribadi serta guna mengamankan kasus yang menjerat istrinya di penegak hukum lain di Medan. KPK masih mengembangkan perkara ini terhadap pihak-pihak yang diduga memberikan suap untuk Bupati Pakpak Bharat.

Demikian atas perbuatannya, Remigo, David, Hendriko disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.(voshkie)

Berikan Komentar