Demi Kerek Harga, Indonesia-Malaysia Batasi Pasokan Ekspor Karet

oleh -253 views

garudaonline, Jakarta: Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk sementara waktu bakal membatasi pasokan ekspor karet alam sebesar 200 ribu hingga 300 ribu ton. Skema pengaturan ekspor (Agreed Export Tonnage Scheme/AETS) itu dilakukan untuk mengerek harga karet yang saat ini masih tertekan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan langkah tersebut merupakan solusi jangka pendek yang diputuskan dari Pertemuan Komite Khusus Tingkat Menteri Konsul Karet Tripartit Internasional (ITRC) yang dilakukan pada 22 Februari 2019 lalu di Bangkok Thailand. ITRC beranggotakan tiga negara yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia.

Berdasarkan pertemuan tersebut, harga karet yang saat ini berkisar US$1,45 per kilogram (kg) masih di bawah fundamentalnya. Pasalnya, pasar berjangka di bursa komoditi dunia, salah satunya Shanghai, menganggap pasokan karet membanjir.

Padahal, tahun lalu, pasar karet dunia hanya surplus 167 ribu ton yang berasal dari pasokan yang berkisar 13,5 juta ton dan konsumsi yang berkisar 13,4 juta ton.

“Kenapa AETS perlu dilakukan? Itu sekaligus untuk menunjukkan kepada pasar bahwa pasokan karet itu lebihnya tidak banyak-banyak amat,” ujar Darmin dalam konferensi pers di kantornya, Senin (25/2).

Terkait mekanisme pemangkasan pasokan karet, lanjut Darmin, akan dibahas dalam Pertemuan Pejabat Tinggi (Senior Official Meeting) ITRC pada 4 Maret 2019 mendatang di Thailand.

“Dalam pertemuan tersebut akan ada angka-angka dan rincian porsi dan seterusnya,” ujarnya.

Namun, Darmin memperkirakan porsi masing-masing negara akan proporsional dengan produksinya selama ini di mana porsi Indonesia 32 persen, Thailand 52 persen, dan Malaysia 10 persen. Selain itu, Darmin juga memperkirakan kebijakan pemangkasan akan berlaku selama tiga bulan.

Selain solusi jangka pendek, ITRC juga memikirkan solusi jangka menengah yang hasilnya baru akan terlihat dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Solusi jangka menengah ini berupa skema mendorong permintaan (Demand Promotion Scheme/DPS) di dalam negeri.

Caranya, dengan meningkatkan penggunaan karet alam tidak hanya untuk produk mainstream seperti ban. Namun, pemerintah ingin mengoptimalkan penggunaan karet alam di sektor infrastruktur seperti campuran karet pada aspal maupun penggunaan karet alam pada sarana dan prasarana pengaman sektor transportasi.

“Kenaikan konsumsi karet alam domestik harus signifikan supaya pengurangan ekspor bisa digantikan dengan penggunaan di dalam negeri,” ujarnya.

Untuk jangka panjang, pemerintah akan melakukan percepatan peremajaan (replanting) karet alam (Supply Management Scheme/SMS). Selama ini, replanting baru dilakukan sekitar 6 ribu hektare (ha) per tahun dari total lahan yang mencapai 3,6 juta ha.

Ke depan, pemerintah akan mengakselerasi replanting perkebunan karet sehingga bisa mencapai 50 ribu ha per tahun.

Untuk mencegah kelebihan pasokan di masa depan, hanya 60 persen dari lahan replanting yang akan ditanami karet. Sisanya, petani bisa menanam tanaman perkebunan lain seperti cokelat maupun hortikultura.

Namun, Darmin masih enggan membeberkan skema pembiayaan dari upaya percepatan replanting ini.

Solusi jangka menengah dan jangka panjang tersebut dilakukan untuk menjaga agar harga karet tidak kembali jatuh setelah kebijakan pemangkasan ekspor dilakukan.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Soedargo menyambut upaya pemangkasan ekspor yang dilakukan pemerintah di ketiga negara.

“Ada ketidakakuratan persepsi di pasar terhadap kondisi fundamental karet,” ujarnya.

Akibatnya, harga yang ada saat ini terlalu rendah sehingga kurang menarik bagi petani. Sebagai gambaran, pada 2017 lalu,harga karet masih bisa menyentuh US$2 per kg. Bahkan, pada 2011 saat boom komoditas harga karet sempat terdongkrak ke kisaran US$5 per kg.

“Kami cubit pasar supaya pasar terbangun dari lelapnya asumsi bahwa di global ada banyak barang,” ujarnya.

Moenarji berharap harga karet setidaknya bisa kembali ke kisaran US$2 per kg. Jika harga terangkat, petani akan bersedia menanam karet dan pelaku industri yang ada bisa menyerap lebih banyak.

Di dalam negeri, Moenardji juga mengingatkan bahwa utilisasi kapasitas industri karet masih rendah yaitu hanya berkisar 60 persen. Padahal, idealnya, utilisasi kapasitas bisa mencapai 80 persen. Artinya, industri tidak efisien. Untuk itu, Moenarji berharap tidak ada tambahan kapasitas lagi sebelum pasar yang ada sekarang bisa mengoptimalkan utilisasi kapasitasnya. (CNN/dfn)

Berikan Komentar