Dugaan Pungli PPDB Online di MAN Tanjungbalai, Polemik ‘Murid Siluman’ Kembali Terulang?

oleh -599 views

Kabar mengenai siswa yang tidak lolos seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online kembali memicu persoalan.

Kali ini terjadi di salah satu sekolah negeri Madrasah Aliyah Negeri Tanjungbalai.

Pasalnya salah satu orang tua yang anaknya tidak lolos ujian PPDB online mengaku dimintai uang sebesar Rp1 juta agar anaknya dapat bersekolah di sekolah favorit MAN Tanjungbalai.

“Iya betul. Anak saya (ANN) tidak lolos ujian online. Lalu ada petugas yang mengatasnamakan dirinya Ketua Alumni MAN Tanjungbalai sekaligus orang dekat kepala sekolah menyarankan saya membayar Rp1 juta. Katanya uang 1 juta ini jika sudah terkumpul, nantinya digunakan untuk membangun 1 lokal baru bagi siswa yang tidak lolos ujian online,” ujar Nurdin Ritonga, salah satu orang tua siswa.

Sementara itu mengutip keterangan Ketua Alumni MAN Tanjungbalai, Arjuna membantah adanya kutipan Rp 1 juta per siswa tersebut. Menurutnya ada kesalahpahaman terkait hal itu. Sebab pihak sekolah tidak mengetahui mengenai pembangunan lokal baru tersebut

Menurutnya sebagai alumni ia merasa prihatin dengan banyaknya siswa yang tak lolos ujian online sehingga tak dapat bersekolah di MAN Tanjungbalai. Sehingga ia pernah memohon kepada kepala sekolah seandainya para alumni bisa membangun kelas sendiri.

Menurutnya pula untuk pembangunan lokal sudah diizinkan oleh Kepala Sekolah tapi masih secara lisan saja.

Namun berbeda dari keterangan Arjuna, salah satu guru honor di sekolah MAN Tanjungbalai mengatakan bahwa seyogyanya pungutan tersebut diketahui oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah serta para guru.

“Kutipan tersebut memang benar ada dan diketahui oleh pihak sekolah,” ujar AR salah satu guru honor.

Tapi ia berdalih bahwa uang Rp1 juta tersebut bukan kutipan melainkan sumbangan dari orangtua calon siswa yang ingin anaknya bersekolah di MAN Tanjungbalai.

Saat awak media kembali mengkonfirmasi ke salah satu orang tua siswa, ia mengatakan tidak memberikan uang 1 juta tersebut.

“Uangnya tidak jadi saya kasi. Karena saya pun ragu. Apalagi setelah saya baca ada kasus siswa sisipan di Medan. Di sekolah SMAN 2 dan SMAN 13, siswa yang tak lolos ujian online itu sudah bayar pada pihak sekolah. Tapi akhirnya siswa ini bermasalah dan disebut siswa siluman. Saya takut anak saya bernasib begitu”, ujarnya.

Namun menurut keterangan Nurdin ada orangtua yang sudah menyerahkan uang Rp1 Juta tanpa kwitansi agar anaknya bisa diterima di sekolah tersebut.

Mengutip keterangan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, tindakan pengutipan di luar dari kebijakan yang telah diterapkan termasuk ilegal atau tidak resmi.

“Kutipan yang mengatasnamakan apapun itu yang dilakukan di luar dari aturan PPDB online, wajib dihentikan. Karena hal tersebut ilegal dan dapat berimbas pada nasib dan masa depan siswa,” ujarnya.

Polemik ‘Siswa Siluman’ di SMAN 2 dan SMAN 13 Medan

Berdasarkan Pergub Sumut Nomor 52 Tahun 2017, tiap peserta didik mesti melalui jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun Ajaran 2017-2018 SMA dan SMK negeri.

Sementara itu terdapat ratusan siswa ‘siluman’ yang ditemukan di dua sekolah SMAN 2 dan SMAN 13 Medan untuk tahun ajaran 2017/2018.

Siswa ‘siluman’ yang dimaksud ialah mereka yang masuk melalui jalur ilegal atau tidak melalui jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB) online yang ditetapkan serta tidak memiliki nomor induk siswa nasional (NISN).

Berdasar informasi yang diperoleh, jumlah siswa yang masuk namun tidak melalui proses seleksi sebanyak 252 orang dari dua sekolah tersebut. Mereka diterima tanpa melalui sistem PPDB online yang diberlakukan Dinas Pendidikan Sumut.

Untuk SMAN 2 Medan ada sebanyak 180 orang yang masuk melalui jalur tidak resmi. Sedangkan di SMAN 13 ditemukan sebanyak 72 orang yang juga masuk melalui jalur tidak resmi atau ilegal.

Dalam prosesnya, mantan Kepala SMAN 13 Medan disebut-sebut mengusulkan kelas tambahan untuk 77 kursi. Para siswa ilegal tersebut kabarnya dimintai uang Rp 3 juta-Rp 5 juta per orang dengan alasan uang Komite Sekolah.

Untuk kasus SMAN 2 Medan, mengutip keterangan Wakil Direktur Reskrimsus Polda Sumut AKBP Roni Samtana, kuota awal yang disediakan berjumlah 432 kursi. Pendaftar saat itu berjumlah 1.807 calon peserta didik.

Sama seperti di SMAN 13 Medan, kata Roni, Komite Sekolah SMAN 2 Medan juga mengusulkan tambahan 180 kursi.

Roni menambahkan, orangtua peserta didik di SMAN 2 Medan juga diduga telah membayar Rp 3 juta-Rp 5 juta dengan alasan uang Komite Sekolah.

Kasus ini terus bergulir dan melebar sehingga berimbas pada masa depan siswa bersangkutan.

Adapun Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy ketika dimintai keterangan, menyayangkan sikap orangtua yang tidak mengikuti kesepakatan.

Penerapan Sistem PPDB online

Menurut keterangan yang diperoleh dari portal resmi PPDB siap-ppdb.com, sistem PPDB online bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru agar berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi.

Sistem yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2017/2018 ini diharapkan mampu mendorong peningkatan akses mutu layanan pendidikan.

Dalam portal tersebut juga menyebutkan bahwa manfaat PPDB online ini diharapkan dapat mengembangkan skill pembelajaran abad 21, seperti kolaborasi, komunikasi, kreatifitas, dan berpikir kritis.

Selain itu adanya efisiensi pembiayaan dan mengurangi resiko terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), meningkatkan reputasi sekolah, memberikan akses yang luas kepada masyarakat.

Tersedianya sebuah basis data terintegrasi bagi pihak Dinas Pendidikan maupun Sekolah dalam penyelenggaran penerimaan peserta didik baru, serta pendaftaran menjadi lebih tertib dan mudah dipantau.

Meski mendatangkan reaksi pro dan kontra khususnya dari para orangtua, namun Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy berharap orangtua siswa mengikuti kesepakatan atas diterapkannya sistem ini.

Jika dilihat di satu sisi pernyataan Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy sudah tepat.

Sebab orangtua wajib menaati kesepakatan PPDB online yang sistemnya sudah diterapkan sejak tahun ajaran 2017/2018.

Karena PPDB online dengan sistem zonasi ini juga bertujuan yakni agar orangtua dan calon siswa tidak terfokus pada wacana sekolah favorit melainkan berkonsentrasi pada proses belajar dan mengasah kemampuan siswa bersangkutan.

Selain itu sistem zonasi juga dapat menghapuskan setidaknya menekan ‘gengsi’ sekolah unggulan. Sehingga penyebaran siswa bisa merata di setiap sekolah yang ada di tiap daerah.

Namun kekurangan dari pelaksanaan sistem ini adalah minimnya sosialisasi terhadap orangtua dan calon siswa sehingga ‘shock’ atau terkejut ketika mendapati anaknya tidak diterima di sekolah favorit.

Kemudian pemerintah perlu membuat regulasi baru terkait PPDB online ini. Karena secara teknis di lapangan, ada daerah yang hanya memiliki satu madrasah yang berstatus negeri.

Seperti di Kota Tanjungbalai, Madrasah Aliyah Negeri Tanjungbalai menjadi satu-satunya ‘sekolah agama’ negeri di kota yang berpenduduk 167.000 jiwa ini.

Lantas bagaimana pemerintah memberikan solusi bagi orangtua yang menginginkan anaknya mendapat pendidikan di madrasah negeri?

Hal ini tentu menjadi PR bagi pemerintah dan pejabat terkait untuk mendalami kembali manfaat PPDB online, meninjau kesiapan sekolah, serta memeriksa ketersediaan/fasilitas sekolah dalam penerapan PPDB online dengan sistem zonasi tersebut.

Dinna F Norris, penulis dan editor di Garuda Online

Berikan Komentar