Anggota DPRD Siantar Terancam Tak Gajian

oleh -267 views

garudaonline – Siantar | ‘Drama’ Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Siantar masih terus berlanjut. Sebelumnya DPRD Kota Siantar menolak membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Namun kali ini mereka (DPRD) membahasnya dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Siantar. Rapat tersebut diwarnai dengan skors hingga beberapa kali.

Rapat yang seyogya dimulai pukul 10.00 WIB, Selasa (13/12/2016) terpaksa di skors hingga pukul 11.00 WIB disebabkan tidak quorum nya rapat tersebut. Ini membuat Ketua DPRD Siantar, Eliakim Simanjuntak menskors rapat hingga pukul 12.00 WIB.

Namun hingga pukul 12.00 WIB, rapat tak kunjung quorum. Akhirnya, Eliakim Simanjuntak sebagai pimpinan sidang menskors rapat untuk waktu yang tidak ditentukan. Hal ini karena, anggota Banmus hanya 7 orang yang hadir.

Menanggapi tidak berjalannya rapat Banmus tersebut, Eliakim mengembalikan kepada Pemko Siantar ntuk mengambil keputusan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Mangatas Silalahi menyampaikan, gagalnya Banmus tersebut merupakan pelajaran yang berharga bagi anggota DPRD Siantar.

Dijelaskannya, agar Ranperda tersebut dikembalikan ke Pemko Siantar dan pihak dari eksekutif segera membuat menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Pendapat saya, supaya Pemko Siantar kalau sudah kordinasi dengan Pemerintah Provinsi, agar segera mem Perkada kan nya” ucap Mangatas.

Di tempat yang sama, Frengki Boy Saragih dari Fraksi NasDem menyebutkan, bahwa PP Nomor 18 merupakan program pemerintah dan ditandatangani langsung oleh Jokowi, sehingga menurutnya agar Banmus tersebut dirapatkan lagi.

“Kalau ini di Perkada kan, semacam nggak ada lagi arti DPRD ini” katanya.

Dalam hal ini sebut Frengki, bahwa Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Perhitungan Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) mengacu pada PP Nomor 18, sehingga aneh jika anggota DPRD tidak mem Bamus kan hal tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Mangatas Silalahi berharap, agar DPRD tidak memberi harapan palsu kepada Pemko. Sebut Mangatas, tanggal 19 Desember batas waktu pembahasan ini. “Sehingga DPRD jangan main-main dalam hal ini,” ujarnya.

Sebutnya jika Ranperda tersebut tidak dibahas maka DPRD tidak akan gajian selama 6 bulan dan tunjangan perumahan tidak akan diterima karna tidak mengacu pada PP Nomor 18.

Di tempat yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kota Siantar, Reinwart Simanjuntak menyampaikan bahwa dalam hal ini, Pemko masih berharap agar Ranperda tersebut dibahas lagi oleh DPRD. Namun seandainya tidak dibahas, Reinwart berharap surat yang disampaikan Pemko Siantar yang seminggu lalu agar segera dijawab oleh DPRD.

“Sehingga kita punya landasan yang tepat untuk berkonsultasi kepada Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Eliakim menyebutkan terkait surat tersebut akan dibahas dalam waktu secepatnya. Sebelum rapat ditutup disepakati agar Pimpinan DPRD melakukan rapat untuk membahas surat pemko tersebut.

Melalui salah satu pimpinan DPRD, Mangatas Silalahi menyebutkan, bahwa DPRD menyarankan kepada pemko mengambil langkah-langkah strategis dengan mengacu perundang-undangan yang berlaku supaya roda pemerintahan dan pembangunan berjalan di Kota Siantar.(HN)

Berikan Komentar