Defisit Anggaran Hingga September Capai Rp 224,3 T

oleh -189 views

garudaonline – Jakarta | Defisit anggaran tahun berjalan hingga 30 September 2016 mencapai Rp 224,3 triliun, setara 1,79% produk domestik bruto (PDB) dengan asumsi PDB Rp 12.626 triliun. Ini terjadi karena pendapatan negara pada periode tersebut tercatat hanya Rp 1.081,2 triliun (60,5% dari target Rp 1.786,2 triliun), sedangkan belanja negara Rp 1.305,5 triliun (62,7% dari target Rp 2.082,9 triliun).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, secara umum realisasi anggaran selama sembilan bulan pada awal 2016 masih konsisten dengan target pemerintah dan akan terus diupayakan menuju fiskal berkelanjutan. Ia merinci, realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp 1.081,2 itu terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 896,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 183,8 triliun, dan sisanya hibah.

“Penerimaan perpajakan yang ditargetkan Rp 1.539,2 triliun—belum dikoreksi Rp 219 triliun seperti yang kami sampaikan sebelumnya—hingga akhir September sudah 58,2% dan sudah agak lebih baik dari tahun lalu yang hanya 53,8% dari target. Tapi, secara umum masih ditopang kebijakan amnesti pajak,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (12/10).

Selanjutnya, kata dia, pajak penghasilan (PPh) nonmigas naik dari tahun lalu Rp 357,8 triliun menjadi Rp 476,5 triliun, terutama dari kontribusi tebusan amnesti pajak. Sementara penerimaan cukai baru Rp 78,6 triliun atau setara 53% dari target. Persentase ini lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 61%.

Adapun penerimaan migas, menurut Sri Mulyani, masih rendah meski produksi sudah lebih tinggi lantaran harga komoditas yang masih rendah. PNBP mencapai Rp 183,8 triliun, setara 75% dari target Rp 245 triliun, seiring pendapatan dari premium obligasi negara dan bunga Bank Indonesia BI. “Masih ada 42% dari target pendapatan negara yang harus dicapai dalam sisa tiga bulan ini,” kata dia.

Di sisi belanja, menurut Sri Mulyani, total realisasi sudah mencapai Rp 1.305,5 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 767,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 537,8 triliun. Belanja pemerintah pusat setara 59% dari target Rp 1.306,7 triliun, lebih baik dari tahun lalu yang hanya 55,8% dari target. Sedangkan belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapau Rp 428,6 triliun.

“Ada percepatan kenaikan belanja dan absorsi belanja pemerintah terutama belanja K/L. Kementerian PUPera dan Perhubungan paling banyak menyerap anggaran, masing-masing 49,9% dan 42,7%, dibanding tahun sebelumnya yang hanya 38,8% dan 21%. Sementara belanja non-K/L memang lebih lebih rendah, sekitar 58,8% saja dari target, dibanding tahun lalu 70%,” papar dia.

Semua ini, lanjut Sri Mulyani, dicapai seiring dengan subsidi energi yang akan mengalami perbaikan ke dalam bentuk yang lebih tepat sasaran dan harga minyak yang lebih rendah. Anggaran bantuan sosial juga lebih rendah karena perubahan klasifikasi belanja sosial menjadi belanja barang berdasarkan rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Transfer Daerah
Sementara realisasi transfer daerah dan dana desa hingga 30 September telah mencapai Rp 537,8 triliun, lebih rendah dibanding tahun lalu Rp 776,3 triliun seiring Dana Alokasi Umum (DAU) yang mulai ditunda selama empat bulan sejak September lalu untuk 169 daerah. Juga seiring lebih rendahnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) akibat penerimaan yang lebih rendah serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang turun tajam karena dana tunjangan profesi guru penyalurannya menggunakan kas daerah. Selain itu, ini dikarenakan dana desa yang pola pembayaran menjadi dua kali dan persyaratan administrasi yang lebih ketat.

“Untuk keseimbangan primer mencapai Rp 77,7 triliun, jauh lebih baik dari tahun lalu yang sebesar Rp 135,9 triliun,” kata Sri Mulyani. Sementara realisasi pembiayaan mencapai 133,7% dibanding tahun lalu yang 132,1%.

“Ini artinya penerimaan negara dari pajak dan PNBP tidak mencukupi dalam delaman bulan pertama, makanya front loading dilakukan dan pada Agustus sudah jauh sekali dari yang direncanakan. Realisasi APBN per September menyisakan Silpa Rp 167,6 triliun seiring defisit yang lebih rendah dari tahun lalu,” kata Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Soni Loho menambahkan, dari sisi pembiayaan, pemberian sejumlah penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN mulai memberikan hasil. PMN diberikan kepada BPJS Kesehatan Rp 6,8 triliun sebagai dana cadangan dana kesehatan nasional. “Pendapatan BPJS Kesehatan setelah diberi PMN naik menjadi Rp 78,2 triliun,” kata dia.

Berikan Komentar