DPRDSU: Pengangguran di Sumut Melonjak

oleh -159 views

garudaonline – Medan | Fraksi Demokrat dan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) dalam paripurna pemandangan umum anggota dewan atau atas nama Fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan P-APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2016, mempertanyakan komitmen Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry dalam mengatasi lonjakan pengangguran di Sumut.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat Jenny Lucia Berutu SH, Senin (14/11). Dalam pemandangan fraksi Demokrat tersebut, bahwa Ranperda tentang P-APBD tahun anggaran 2016 ini dihantarkan oleh Pemerintah daerah dalam suasana pertumbuhan makro ekonomi daerah yang masih jauh dari asumsi yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2016.

“Pertumbuhan ekonomi Sumut berdasarkan berita resmi badan statistik Sumatera Utara dalam triwulan pertama tahun 2016 hanya tumbuh sebesar 5,02 % dari asumsi yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2016 sebesar 5,69 %,” katanya.

Lebihlanjut Jenny mengatakan merasa prihatin menyikapi makro perekonomian daerah Sumut pada tahun 2016 ini dengan semakin tingginya angka pengangguran terbuka dan semakin memingkatnya jumlah penduduk miskin di Sumut. Dalam APBD tahun anggaran 2016 angka pengangguran terbuka ditetapkan sebebar 5,41 % dan pada apbd perubahan tahun anggaran 2016 menjadi 6,00 sampai dengan 6,5 %.

“Demikian juga dengan penduduk miskin pada APBD tahun anggaran 2016 ditetapkan sebesar 9,31 % pada APBD perubahan tahun anggaran 2016 diperkirakan meningkat menajdi 10 sampai dengan 10, 50 %,” terangnya.

Dia juga mengatakan, Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah Provsu untuk lebih bijak dan bersikap lebih hati-hati sehubungan dengan berbahagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehubungan dengan defisit anggaran pada APBN dan APBN Perubahan yang dampaknya juga dirasakan oleh pemerintahah daerah khususnya terkait dengan penundaan penyaluran adana alokasi umum sebagaimana tertuang dalam peraturan menetri keuangan ri nomor 125/pmk.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagain dana aloaksi umum tahun anggaraan 2016 dan surat edaran menetri dalam negeri nomor 910/3549/sj tertanggal 16 september 2016 perihal peneyesuain apbd/ p-apbd atas penundaan sebagai dau tahun anggaran 2016.

“Sudah sewajarnya Pemprovsu semakin meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, utamanya terkait dengan kemampuan meningkatkan, mengefektifkan dan penyaluran secara tepat sasaran atas pendapatan asli daerah,” pintanya.

Secara terpisah, juru bicara Fraksi PKS, Burhanuddin Siregar juga mempertanyakan komitmen Gubernur Sumatera Utara, Tengku Errny Nuradi soal bertambahnya penduduk miskin di Sumut. “Tingkat pengangguran di Sumut mencapai 6.49 persen juga perlu dipertanyakan komitmen Gubsu,” ujar Burhanuddin Siregar.

Selain itu, PKS juga mengkritisi banyaknya kegiatan Pemprovsu yang banyak menghabiskan anggaran untuk acara-acara Ceremonial saja.
“Banyak kegiatan SKPD yang bentuknya hanya ceremonial saja. Seharusnya menggunakan anggaran negara yang tepat itu tepat sasaran dan langsung menyentuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu PKS juga mempertanyakan tapal batas Sumatera Utara dengan Provinsi Riau. Artinya Gubru yang tidak mempunyai politikal wiel. “Banyak persoalan administrasi pendudukan, luas kawasan, konflik horizontal yang terjadi yang hingga saat ini belum diselesaikan,” ujarnya.(har)

Berikan Komentar