Final, UMP Sumut Rp1,9 Juta

oleh -144 views
?????????????

garudaonline – Medan | Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara (Sumut) yang telah ditetapkan dengan kenaikan 8,25 persen atau penetapan UMP sebesar Rp1.961.354,69 sudah final. Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H T Erry Nuradi tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan merubah keputusan tersebut. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumut Bukit Tambunan menyikapi rencana aksi para buruh yang akan digelar pada Kamis (09/11/2016) hingga Jumat (10/11/2016) besok.

“Kita hanya bisa menyampaikan aspirasi para buruh kepada pemerintah pusat. Tidak ada kewenangan Gubernur untuk merubah itu. UMP ini sudah final,” ujar Bukit Tambunan kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (09/11/2016).

Dikatakan Bukit, penetapan UMP yang diumumkan pada 1 November 2016 lalu sudah sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Selain itu lanjut Bukit berdasarkan interuksi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa UMP yang telah ditetapkan tidak boleh diubah.

“Kita sebagai pemerintah dibawahnya tidak akan bisa mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Penetapan UMP ini sudah melalui proses dan pembahasan sesuai dengan aturan. Sebelum penetapan UMP itu kita juga sudah ada pertemuan dengan Menteri Tenagakerja. Menteri mengitruksikan tidak ada daerah yang melakukan kebijakan diluar PP No 78 Tahun 2015,” terangnya.

Dalam kesempatan itu Bukit juga meminta kepada buruh agar menyampaikan aspirasinya secara tertib sesuai dengan peraturan yang ada.

“Jadi kita mohon silahkan menyampaikan aspirasi secara tertib. Mari kita jaga Sumut yang kita cintai ini. Jangan bertindak anarkis atau mengganggu ketertiban masyarakat. Karena jika melanggar aturan, tentu akan ada konsekuensi hukum dan itu menjadi ranahnya penegak hukum,” tegas Bukit sembari mengatakan kalau pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian agar demostrasi berjalan tertib dan lancar.

Terkait aksi unjukrasa yang dilakukan buruh, Kepala Satpol PP Pemprovsu Zulkifli Taufik mengatakan, unjukrasa merupakan salah satu upaya penyampaian aspirasi dan seyogyanya dapat berjalan dengan tertib. “Penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusi. Namun harus digunakan dengan cara santun dan damai, tidak anarkis, tidak mengganggu hak azasi orang lain, tidak boleh menghujat,” kata Zulkfili.

Para buruh, lanjutnya lagi, tidak boleh memaksakan kehendak yang diluar kewenangan Pemprovsu. “Tidak boleh pemaksaan kehendak yang tidak bisa terealisasikan saat itu. Apalagi tuntutan itu agar mencabut PP 78, itu kewenangan pusat. Penetapan UMP kita merujuk PP tersebut. Kita selaku pemerintah bekerja secara terstruktur. Kalau melanggar pasti ada sanksi,” pungkasnya.

Zulkifli mengakui, pihaknya bersama aparat kepolisian akan mengawal demonstrasi tersebut. “Wajar mereka menyampaikan aspirasi yang menyangkut kehidupan mereka, itu logis. Kita bersama kepolisian akan mengedepankan pendekatan persuasif. Kita mengajak agar tetap menjaga kondusifitas, karena tanggungjawab semua komponen elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas,” tambahnya sembari berharap, tidak ada tindakan hukum yang timbul dari aksi tersebut. (BS)

Berikan Komentar