Horeee…! UMK Medan akan Naik Jadi Rp 2,5 Juta

oleh -219 views

garudaonline – Medan | Dewan Pengupahan Kota Medan memutuskan Upah Minimum Kota (UMK) Medan naik menjadi Rp 2,5 juta. Angka tersebut merupakan hasil putusan sidang yang diikuti Dinas Sosial, Keuangan Daerah, Perusahaan Daerah Pasar, Badan Pusat Statistik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Serikat Buruh, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Namun hasil ini tidak disepakati secara bulat. Dewan pengupahan dari unsur pengusaha menolak dan keluar dari persidangan. Dalam draft yang diajukan ke Gubernur Sumut, tidak ada tanda tangan dari pihak pengusaha.
Dewan Pengupahan Apindo Medan, Iradat Sihura, mengatakan seluruh unsur pengusaha tak menyetujui angka ini. Sebab UMK sebesar Rp 2,5 juta ini berbeda dari upah yang ditetapkan di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 sebesar Rp 2,4 juta.

“Kami sudah mendesak gubernur untuk segera mengeluarkan Pergub (Peraturan Gubernur) tentang UMK,” ujarnya menambahkan.
Indra berharap para pengusaha dapat menerima dengan putusan ini. “Pada dasarnya ini, kan, bukan putusan kami sendiri. Ini keputusan bersama dan semua sudah setuju. Kecuali mereka. Padahal survei, kan, dilakukan bersama. Mereka (pengusaha) juga ikut. Kenapa sekarang mereka menolak,” ucapnya.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, Armansyah Lubis, membenarkan terjadi ketidaksepakatan antara pihak buruh dan pengusaha. Disebutkan Armansyah, hingga putusan disampaikan ke Gubernur Sumut, pihak pengusaha tetap belum membubuhkan tanda tangan.

Meski demikian, Armansyah tidak memberi jawaban konkret saat ditanya .
“Sudah diputuskan untuk Kota Medan. Sudah sampai ke gubernur. Hanya saja pihak pengusaha tak menandatangani pada saat sidang waktu lalu,” ujarnya.
Saat disinggung apakah pihaknya akan memberikan sanksi apabila ke depan para pengusaha tetap menolak putusan meski telah disetujui gubernur, Armansyah juga enggan memberikan penjelasan panjang.

“Kita jangan berandai-andai dululah. Kita lihatlah nanti. Ini, kan, sudah di tahap gubernur. Disetujui atau tidak dan bagaimana reaksi pihak pengusaha, kita lihat nanti. Pastinya, angka UMK meningkat,” katanya.

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, saat dihubungi lewat sambungan telepon selular menolak memberikan tanggapan.
“Saya gak mau wawancara dari telepon. Nanti kita ngomong. Saya akan lihat datanya. Saya ngomong harus pakai data,” ujar Akhyar.

Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu, berharap pengusaha tidak bersikeras menolak besaran UMK yang ditetapkan dalam sidang Dewan Pengupahan. “Kalau pengusaha gak setuju, keluar saja dari Indonesia,” katanya.

Anggota Komisi A, Asmui, berpandangan senada. “Angka ini saya kira sudah merupakan jalan tengah. Buruh sudah mau menurunkan angka dari yang mereka tuntut. Jika sudah begini, kami berharap Pemko Medan dapat bersikap tegas. Begitu juga gubernur. Jangan karena pengusaha menolak lalu dibatalkan,” ucapnya.

Pengamat Sosial USU, Agus Suriadi, mengatakan apabila kali ini pun pihak Pemko Medan dan Gubernur Sumut tidak menunjukkan ketegasan dan berpihak pada buruh, maka kekuasan kapitalisme akan semakin mencengkram.
“Hampir lima puluh persen perusahaan di Medan tidak membayar upah buruh sesuai UMK. Pengusaha dan perusahan terlalu berkuasa. Pemerintah tidak berdaya. Kalau pemerintah tidak berani tegas, akan selamanya seperti ini,” katanya.(BS)

Berikan Komentar