Pedagang Buku Minta SK Wali Kota Medan

oleh -391 views

garudaonline – Medan | Asosiasi Pedagang Buku Lapangan Merdeka (Aspeblam) melakukan unjuk rasa di Kantor Wali Kota Medan, Senin (28/11/2016). Kedatangan mereka untuk meminta kepastian berupa surat keputusan (SK) walikota, sebelum pindah ke sisi timur Lapangan Merdeka.

Salah seorang perwakilan Aspeblam, Sariono, mengungkapkan pada prinsipnya ratusan pedagang mau pindah ke sisi timur Lapangan Merdeka. Namun pedagang membutuhkan legalitas agar ke depan saat menggelar lapak berjualan menjadi nyaman.”Dahulu pun saat kami direlokasi ke Jalan Pegadaian dari Lapangan Merdeka, ada SK-nya. Masa ini mau direlokasi kembali setelah kios tersedia, legalitas yang sama tidak diberikan,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, ketidakjelasan ini sudah berlangsung selama tiga bulan. Di mana saat pertemuan terakhir di Aula Kelurahan Aur, Medan Maimun, Pemko Medan berjanji segera akan mengeluarkan SK sebagai legalitas pedagang buku. Terdapat empat poin yang dihasilkan dari pertemuan itu, yakni pengerjaan lantai kios dan 2 tangga akses masuk yang berada pada sisi berhadapan dengan Lapangan Merdeka dan Stasiun KA telah selesai dikerjakan.

Kedua, aspek legalitas terkait dengan kios dan pasar buku telah diserahkan kepada masing-masing pedagang buku. Ketiga, untuk pihak pemerintah terkait agar memperhitungkan kembali kekuatan pagar yang berada di kios buku, demi aspek keamanan dan keselamatan. Terakhir, agar dipasangkan akses kereta sorong (rel U) pada tangga.

“Jadi surat pernyataan itu dibuat pada 26 Agustus 2016 dengan memakai materai 6000. Di mana turut dihadiri dan ditandatangani pihak Balai Perkeretaapian Halim Hartono, Pemko melalui Dinas Perkim, dan perwakilan pedagang,” sebutnya.

Dia menyebutkan jumlah anggota Aspeblam ada sekitar 160 orang. Sedangkan jumlah pedagang buku sebanyak 180 orang. “Sisanya itulah yang tergabung dalam P2BLM (Persatuan Pedagang Buku Bekas Lapangan Merdeka),” katanya.

Pedagang juga mengaku sebagian dari mereka sudah menyortir barang ke kios yang sudah tersedia di sisi timur. Pun demikian, permintaan pedagang sudah terakomodir seperti akses dua buah tangga, mushola dan lainnya.”Lapangan Merdeka kan dari dulu menjadi ikon Medan.Apalagi pedagang buku menjadi cagar budaya. Pemko juga bahkan sudah menginvestasikan miliaran rupiah untuk pembangunan kios tersebut. Kan sayang rasanya kalau itu tidak segera ditempati. Makanya kita meminta alas hukum sebelum pindah ke sisi timur Lapangan Merdeka,” katanya.

Pedagang juga menyayangkan lambatnya sikap Pemko Medan. Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama tiga bulan tanpa kepastian. “Jadi kami hanya butuh SK itu saja sebagai legalitas. Kan tidak mungkin kami pindah begitu saja tanpa surat. Itulah nanti yang bisa menimbulkan konflik baru,” kata pedagang buku lainnya, Antoni.

Sementara itu, Asisten Umum Pemko Medan Qamarul Fattah mengatakan, perpindahan pedagang buku iyu sebenarnya merupakan kerjaan SKPD Perkim. Namun demikian, pihaknya akan melanjutkan hal kepada Walikota Medan. “Kita akan meneruskan pendapat dan keinginan para pedagang ke pak wali. Nanti kita sampaikan,” pungkasnya.(BS)

Berikan Komentar