Eks Bupati Batubara OK Arya Ajukan PK, Penangkapan Hakim Merry Purba Jadi Pertimbangan

oleh -332 views

garudaonline, Medan: Eks Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain mencari keadilan. Terpidana kasus korupsi menerima gratifikasi atas pengerjaan proyek di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ini mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

OK Arya mengajukan PK atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap. Saat ini OK Arya tengah menjalani hukuman 5 tahun 6 bulan penjara di Lapas Tanjung Gusta Medan.

Bupati Batubara dua periode ini mengaku mengajukan PK untuk mencari keadilan. Namun tidak ada novum atau bukti baru yang diajukan OK Arya dalam permohonan herziening itu.

“Hanya minta keadilan saja. Kita minta pertimbangan lagi, karena putusan itu terlalu berat. Namanya usaha ya kan, Memang Allah yang menentukan. Tapi kalau ditentukan di luar kemampuan kita, rasanya tak adil,” kata OK Arya saat sidang persiapan di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (14/12/2018).

Akan tetapi, OTT KPK terhadap Hakim Marry Purba, memberi celah bagi OK Arya untuk mencari keadilan. Hakim Merry Purba, Wahyu Prasetyo Wibowo dan Sontan Merauke merupakan majelis hakim yang mengadili perkara korupsi yang menjerat OK Arya di pengadilan tingkat pertama.

“Ada beberapa yang bisa kita upayakan untuk dipertimbangkan hakim PK nantinya. Kalian kan tahu siapa yang mengadili saya waktu itu. Yang mengadili saya ditangkap sama KPK. Itu hakim Merry Purba,” papar OK Arya yang mengenakan kemeja putih.

Menurut OK Arya, ditetapkannya hakim Merry Purba sebagai tersangka penerima suap, menunjukkan bahwa hakim ad hoc tersebut tak punya integritas yang baik. Sehingga putusan-putusan yang dijatuhkannya patut diduga tak punya rasa keadilan.

“Dia (Merry Purba) ditangkap KPK. Kalau begitu putusannya bener nggak?. Berarti putusannya diragukan, karena dia hakim yang tidak berintegritas. Makanya saya gak ada novum. Jadi menggali putusan itu saja,” ungkap OK Arya.

Menurut OK Arya, penjatuhan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) yang dibebankan padanya sangat dirasa tak adil.

“Yang soal UP itu tidak sesuai dengan fakta persidangan. Saya tak pernah minta (uang) langsung, segala macam itu nggak ada. Tapi kok jadi terlalu jauh ke depan, terlalu berat. Saya berkarir pun sudah lama,” urainya.

OK Arya juga sempat berkalakar soal kasus korupsi yang menjeratnya. Sebab Gubernur Sumut yang melantiknya saat menjadi Bupati Batubara hingga hakim yang mengadilinya semua terjerat OTT KPK.

“Yang melantik saya pertamakali Syamsul Arifin ditangkap KPK, terus Gatot Pujo Nugroho yang melantik saya periode kedua juga ditangkap KPK. Hakim yang mengadili saya ditangkap KPK. Dan terakhir saya yang ditangkap KPK. Ironi sekali ya,” ujarnya tertawa.

Selama menjalani penahanan, OK Arya mengaku bertemu dengan rekan-rekannya di penjara.

“Saya bertemu dengan Pak Rahudman (Eks Walikota Medan) di Lapas. Di sana (penjara) Kerja saya makan tidur, makan tidur,” pungkas OK Arya kembali.

Sementara itu, Aulia Zufri kuasa hukum OK Arya menambahkan ada penerapan hukum yang keliru dalam perkara yang menjerat kliennya. Sehingga mereka mengajukan PK.

“Bukan novum, tapi soal penerapan hukum. Setelah kita pelajari semua bukti-bukti yang ada maka kita ajukan PK. Misalnya penerapan hukum yang tidak tepat yakni masalah penggabungan dakwaan. Soal hakim Marry Purba yang ditangkap KPK, itu nanti kita harap menjadi pertimbangan hakim PK. Hakim yang menjadi persidangan awal itu ternyata juga tidak memiliki integritas yang baik,” jelasnya.

Seperti diketahui, pada Kamis 26 April 2018 di Pengadilan Tipikor Medan, OK Arya dinyatakan bersalah karena menerima gratifikasi dari rekanan dalam pengerjaan sejumlah proyek di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, sebesar Rp 8 miliar.

Atas perbuatannya tersebut, OK Arya Zulkarnain dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan, denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan penjara. Selain itu OK Arya juga dibebankan membayar UP sebesar Rp 5,9 miliar, subsider 2 tahun penjara.

OK Arya dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (dfnorris)

Berikan Komentar