Eks Menkopolhukam Era Jokowi Sindir Menteri Susi: Aksi Penenggelaman Kapal Itu Pencitraan

oleh -237 views

garudaonline, Jakarta: Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno menyebut aksi penenggelaman kapal yang sering dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hanya pencitraan untuk mendongkrak popularitas.

“Hanya alasan untuk dapatkan popularitas. Itu pencitraan,” kata Tedjo di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).

Kapal-kapal asing yang ditangkap karena kedapatanan mengambil ikan di wilayah perikanan Indonesia menurut Tedjo harusnya tak ditenggelamkan tetapi diserahkan kepada koperasi perikanan agar bisa digunakan oleh nelayan.

Kalaupun takut kapal itu digunakan kembali untuk aksi kejahatan ilegal fishing, kata Tedjo, maka akan lebih baik pemerintah saat ini membenahi regulasi dan pengawasan terhadap kapal-kapal itu.

“Ya pengawasan dong, pengawasannya itu harus dilakukan terhadap kapal-kapal yang sudah disita negara kita berikan kepada koperasi nelayan yang bisa dipercaya aturan jelas, perizinan jelas,” katanya.

Mantan Menkopolhukam era Jokowi itu mengakui tak ada yang salah dengan aksi penenggelaman kapal yang dilakukan Susi beberapa kali itu. Hal itu memang diperlukan untuk memperlihatkan ketegasan dari pemerintah.

Hanya saja menurutnya tak semua kapal asing boleh ditenggelamkan.

“Memang perlu kita ada ketegasan penting, tapi bukan berarti semua kapal asing ditenggelamkan. Mestinya kan diserahkan ke koperasi nelayan. Karena membuat kapal mahal loh ini dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan,” kata dia.

Susi Pudjiastuti sejak menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan memang gencar menolak ilegal fishing. Salah satu aksi penolakannya itu dengan menenggelamkan kapal-kapal asing yang terbukti mencuri di WPP Indonesia.

Tedjo memastikan kelak Prabowo-Sandi jika menang Pilpres akan segera membenahi regulasi masalah kemaritiman.

Dia mengakui kebijakan di sektor kemaritiman era Jokowi secara teritori sudah baik. Namun dia menyoroti banyak hal yang masih belum dikerjakan dan/atau membutuhkan perbaikan, seperti tol laut dan regulasi perikanan untuk kepentingan nelayan.

“Tol laut ini kan masalah konektivitas yang belum dikerjakan dengan baik, kemudian kesejahteraan nelayan dan orang-orang yang tinggal di pesisir pantai belum semua bisa terjangkau kesejahteraannya,” kata Tedjo.

Selain itu, Tedjo menganggap regulasi perikanan saat ini belum bisa menyejahterakan nelayan. Di bawah pemerintahan Prabowo-Sandi kalak, kata dia, semua regulasi akan dibenahi agar lebih pro terhadap kebutuhan nelayan.

“Kebijakan sektor atau area penangkapan harus diselesaikan. Kemudian alat tangkap dan sebagainya yang membebani nelayan ini harus diselesaikan,” kata Tedjo. (CNN/dfn)

Berikan Komentar