Empat Anggota DPRD Tapteng Dilimpahkan ke Kejatisu Terkait Kasus Perjalanan Dinas Fiktif

oleh -196 views

garudaonline, Medan: Keempat tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dari Polda Sumatera Utara terkait kasus perjalanan dinas fiktif, Kamis (14/3).

Adapun keempat tersangka tersebut merupakan anggota DPRD Tapanuli Tengah, dan langsung dijebloskan ke Rutan Tanjung Gusta usai pemeriksaan administrasi.

Untuk diketahui, keempat tersangka yang diserahkan yakni, Julianus Simanungkalit, Jonias Silaban, Hariono Nainggolan, dan Awaluddin Rao. Awaluddin Rao merupakan Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) sedangan tiga lainnya merupakan anggota DPRD Tapteng.

“Iya benar, hari ini kami menerima pelimpahan tahap 2 tersangka dan barang bukti kasus perjalanan dinas fiktif ke luar daerah DPRD Tapteng dari penyidik Ditkrimsus Poldasu,”urai Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, Kamis (14/3).

Sumanggar mengatakan terhadap keempat tersangka, Penuntut umum yang diketuai Jahoras Ritonga juga telah menerbitkan surat perintah penahanan untuk dititipkan ke Rutan Tanjung Gusta Medan.

“Usai pemeriksaan administrasi, keempat tersangka akan dibawa ke Rutan Tanjung Gusta,”urainya.

Sebelumnya dalam kasus ini, Ditrekrimsus Polda Sumut menetapkan lima orang tersangka. Satu tersangka bernama Sintong Gultom hingga saat ini masih berstatus DPO

Kelima anggota Dewan ini ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan belanja perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LP/766/VI/2018/SPKT III tgl 08 Juni 2018.

Mereka disangka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp655.924.350. Selain ada perjalanan fiktif, para tersangka diduga telah menggelembungkan biaya perjalanan dinas ke luar daerah pada 2016 dan 2017.

“Dalam berkas yang kita terima, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” tukas Sumanggar. (Voshkie)

Berikan Komentar