1.000 Massa Diperkirakan Ikuti Demo 25 November di Sumut

oleh -201 views

garudaonline, Medan | Direktorat Intelejen Keamanan (Dit Intelkam) Polda Sumut memperkirakan akan ada sekitar 1.000 massa di Sumut yang akan memanfaatkan aksi besar pada 25 November mendatang.

Namun, aksi yang akan dilakukan  bukan untuk menyikapi penistaan agama yang dilakukan Ahok, melainkan meminta untuk kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut.

Kasubbid Penmas Bid Humas Poldasu, AKBP MP Nainggolan mengatakan, 1.000 massa ini adalah orang-orang yang tergabung dalam DPW FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia).

“Mereka akan berkumpul di Istana Maimun, kemudian melakukan longmarch ke DPRD Sumut, kantor Wali Kota, sebelum akhirnya berorasi di kantor Gubernur,” sebut Nainggolan, Selasa (22/11) siang.

Nainggolan menuturkan, dalam aksinya massa meminta pemerintah mencabut PP 78 dan meminta kenaikan UMP.

“Jadi massa buruh ini yang sudah mengantongi izin untuk aksi 25 November mendatang,” terang Nainggolan.

Disinggung mengenai aksi besar menyikapi penistaan agama yang dilakukan Ahok, Nainggolan belum bisa memastikannya.

“Kalau itu belum ada masuk izinnya ke Dit Intelkam. Finalnya besok (hari ini) atau dua hari sebelum aksi. Kami akan minta laporan dari 27 Polres jajaran. Jika ada massa yang meminta izin untuk melakukan aksi akan dilayani, begitu juga jika mereka ingin berangkat ke Jakarta,” ujar Nainggolan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepolisian dan TNI mewaspadai makar, dalam rencana demo 25 November dan 2 Desember mendatang, mengenai penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Makar merupakan upaya menjatuhkan pemerintah yang sah.

Walaupun meminta aparat ke­amanan waspada, Jokowi me­mas­tikan kini kondisi aman. Presiden me­negaskan semua hal, termasuk wa­cana demo lanjutan harus dila­kukan dengan merujuk pada keten­­tuan dan peraturan hukum yang berlaku.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut, pihaknya mendeteksi agenda makar dalam rencana demonstrasi 25 November. Seperti demo 14 Oktober dan 4 November, demonstrasi ini terkait kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok.

Dia mengaku mendapat informasi mengenai upaya tersembunyi beberapa kelompok yang ingin masuk ke DPR dan berusaha ‘menguasai’.

Dia menegaskan apabila upaya itu bermaksud menggulingkan pemerintah, maka aparat dapat menggunakan pasal makar, yakni UU KUHP pasal 104-107.

Kapolri meminta aksi damai yang diawali salat Jumat harusnya digelar di masjid-masjid, jangan sampai menutup jalan protokol karena akan merugikan banyak masyarakat. (g/10)

Berikan Komentar