Bupati Simalungun Diadukan

oleh -146 views

garudaonline – Siantar | Diduga mengerahkan dan mengajak aparatur sipil negara untuk memilih salah satu pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Siantar, Bupati Simalungun DR JR Saragih, SH MH diadukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Kota Siantar.

Zainul Arifin Siregar mengatakan, pengaduan terhadap JR Saragih didukung dua orang saksi Handoko (26) dan Sabaruddin Tanjung (50) di mana ketiganya diketahui sebagai penduduk Kota Pematangsiantar. telah disampaikannya ke Panwaslih Pematangsiantar, Senin (31/10/2016) kemarin. Sedangkan pengaduan ke Bawaslu Sumut serta Bawaslu RI dikirim melalui titipan kilat.

Dijelaskannya, masalah ini bermula dari adanya berita di salah satu media online terbitan 28 Oktober 2016. Di mana dalam berita tersebut JR Saragih JR Saragih akan habis-habisan untuk memenangkan Hulman Sitorus. Impilkasi logis dari statement yang disebarkan oleh pemberitaan media dan publikasi di sosial media ini akan memberikan arah kepada enam ratus PNS Pemkab Simalungun yang berhak memilih di Pilkada Kota Siantar.

Menurut Zainul Arifin Siregar,
pernyataan JR Saragih itu patut diduga sebagai pelanggaran Pilkada Pematangsiantar yang akan diselenggarakan tanggal 16 Nopember 2016 mendatang.

Adapun dugaan pelanggaran Pilkada itu, yaitu dikarenakan JR saat ini menduduki jabatan sebagai Bupati Simalungun periode 2016-2021, dan pelapor juga mengaku mendapat informasi jika malam tanggal 31 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB bertempat di International Hotel Jalan Gereja Pematangsiantar JR akan melakukan konsolidasi untuk pemenangan paslon nomor urut 2 Hulman-Hefriansyah.

“Kami menduga, konsolidasi itu juga melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di Pemerintahan Kabupaten Simalungun,” demikian bunyi laporan Zainul itu.

Dugaan Zainul juga pernyataan JR yang dikutip media online itu berkaitan dengan konsolidasi yang berlangsung di International Hotel.

Sebab itu Zainul memohon agar Ketua Panwaslih Kota Pematangsiantar menindaklanjuti informasi yang didapat pelapor. Surat laporan itu ditembuskan ke Mendagri, MenPAN dan Reformasi Birokrasi, Ketua KPU RI, Ketua DKPP RI, Kapolri, Gubernur Sumut, Ketua KPUD Sumut, Kapolda Sumut, Ketua KPUD Pematangsiantar dan Kapolres Pematangsiantar.(JS)

Berikan Komentar