DPRDSU Tolak P-APBD 2016

oleh -293 views

garudaonline – Medan | Kalangan Banggar (Badan anggaran) DPRD Sumut memulangkan dan menolam draft KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara) terhadap P-APBD (Parubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2016 kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provsu. Sebab dewan tidak berkenan membahasnya karena disinyalir penuh kejanggalan.

Hal ini diakui anggota Banggar DPRD Sumut HM Nezar Djoeli ST, Zeira Salim Ritonga SE kepada wartawan secara terpisah, kemarin di gedung wakil rakyat tersebut, terkait dikembalikannya draft KUA-PPAS kepada TAPD Provsu.

Menurut Nezar Djoeli, Banggar menolak bahas draft KUA –PPAS P-APBD 2016 dan memulangkan draft tersebut dilakukan Plh Ketua DPRD Sumut HT Milwan kepada Ketua TAPD Preovsu Hasban Ritonga, pada 29 September 2016, karena Banggar merasa dicurangi dan dipandang sebelah mata oleh TAPD.

“Banggar merasa dicurangi dan terkesan disepelekan, terlihat dari masa waktu pembahasan yang diberikan kepada legislative sangat mepet. Harusnya draft diserahkan ke dewan bulan Juli, tapi diserahkan pertengahan September. Ini menunjukkan, seolah-olah DPRD Sumut seperti lembaga stempel seperti yang sudah-sudah selama ini,” ujarnya.

Sekretaris Komisi D ini juga menegaskan, dipulangkannya draft KUA-PPAS P-APBD 2016 bukan untuk dikoreksi yang harus dilakukan TAPD, tapi merupakan penolakan legislative atas draft anggaran yang dicantumkan pada P-APBD asal-asalan dan tidak transparan. Misalnya anggaran hibah bansos (bantuan sosial) ditambah Rp53 milyar. Kemudian penyertaan modal dimasukkan dalam SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)

Politisi Partai Nasdem ini menilai, politik anggaran yang dilakukan TAPD Provsu terkesan menyampingkan azas kerakyatan yang mana sepuruh kegiatan sudah ditampung masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan dewan dipaksa menyetujui tanpa melihat apa yang diusulkan dewan.
Kondisi ini, lanjut Nezar lagi, sepertinya sudah terstruktur, sistemik dan massif, karena persoalan yang sama sudah terjadi berulang-ulang dan bertahun-tahun. Karena itu, DPRD Sumut melalui banggar sudah mengambil sikap dengan menyurati Mendagri (Menteri dalam negeri) bahwa Pemprovsu terkesan memasukkan draft KUA-PPAS P-APBD 2016 ke DPRD Sumut tidak sesuai jadual yang ditentukan.

“Dengan kejadian ini, kita cukup prihatin terhadap Gubsu dikarenakan anak buahnya bekerja tidak baik, sehingga yang tersandera Gubsu. Secara langsung Gubsu bukan mitra banggar, tapi mitra banggar adalah TAPD yang bekerja tidak optimal. Namun yang buruk citranya Gubsu akibat kerja TAPD yang tidak maksimal. Kerja TAPD ini yang harus dikoreksi,” tandasnya.

Zeira menambahkan, ada ketidak-transparanan yang terjadi pada KUA-PPAS P-APBD 2016, seperti halnya dana SiLPA sebesar Rp521,8 milyar lebih diperuntukkan selain penyertaan modal PDAM Tirtanadi Rp78 milyar, sehingga sisanya Rp443 milyar. Sesuai Permendagari No 52/2015, SiLPA diperuntukkan untuk pembayaran hutang kepada kabupaten/kota melalui DBH (Dana Bagi Hasil) dan penyertaan modal.

“Namun kenyataannya, hutang Pemprovsu sudah dilunasi pada APBD 2016, alias tidak punya hutang lagi, tapi di P-APBD dicantumkan pembayaran hutang menggunakan dana SiLPA. Dari kondisi yang ada,” ujarnya.

Menurut Ketua Komisi C ini, dana SiLPA tidak dibenarkan digunakan untuk lainnya, selain pembayaran hutang dan penyertaan modal. Tapi yang terlihat pada KUA PPAS P-APBD 2016 digunakan untuk dana hibah bansos mencapai Rp53 milyar lebih termasuk untuk KONI, PWI dan lainnya.

“Transparansi dalam draft P-APBD juga tidak ada, karena ada persoalan belanja di pos Sekdaprovsu bertambah Rp703 milyar tidak diketahui peruntukkannya dan dana itu terlalu besar, bahkan rinciannya kita tidak dapat,” tandas Zeira.(Har)

Berikan Komentar