Hakim Studi Banding ke Jepang, Tuntutan Gatot Ditunda

oleh -195 views

garudaonline, Medan | Jaksa penuntut umum (JPU) terpaksa membatalkan niatnya untuk menuntut mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Pasalnya, ketua majelis hakim yang mengadili kasus dugaan korupsi penyaluran dana hibah dan bansos Tahun Anggaran (TA) 2012-2013 dengan kerugian negara Rp 2,8 miliar, Djaniko Girsang dipanggil Mahkamah Agung (MA) untuk study banding dan pelatihan ke Jepang.

Sidang sempat dibuka oleh hakim anggota, Berlian Napitupulu di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (20/10).

“Sidang dengan agenda mendengarkan tuntutan jaksa hari ini tidak bisa dilanjutkan. Karena ketua majelis hakim ke Jakarta dan setelah itu ke luar negeri,” ucap Berlian.

Berlian juga menyampaikan pesan dari ketua majelis hakim untuk mengundurkan sidang tuntutan hingga tanggal 10 November 2016.

“Sidang kita undur hingga Kamis, tanggal 10 November 2016 mendatang,” tutupnya sembari mengetuk palu.

Sementara itu, JPU Rehulina Purba mengatakan pihaknya sudah menyiapkan tuntutan untuk terdakwa Gatot.

“Kita sudah siap. Tapi rekan- rekan media sudah dengar majelis hakim yang tidak ada karena sedang tugas keluar. Berarti kendala pada majelis hakim, bukan kita. Kita siap tuntutan pada 10 November nanti,” katanya.

Gatot yang ditemui wartawan hanya tersenyum dan menunggu hingga 10 November mendatang. “Saya tunggu 10 November nantinya,” pungkasnya.

Terpisah, Humas PN Medan, Erintuah Damanik membenarkan bahwa hakim Djaniko Girsang dipanggil oleh MA.

“Beliau dipanggil oleh MA dalam rangka menjalankan pelatihan dan study banding ke Jepang,” ucapnya.

Juru bicara PN Medan ini menambahkan, rencananya hakim Djaniko Girsang tiba di Medan tanggal 8 November 2016.

“Rencananya beliau tiba di Medan tanggal 8 November. Jadi mungkin sidangnya dilanjutkan tanggal 10 November,” tambah Erintuah.‬

Meski begitu, Erintuah memastikan jika masa penahanan Gatot tidak menjadi kendala. Tak hanya Gatot, beberapa persidangan yang diketuai oleh Djaniko juga terpaksa ditunda.

“Yang pasti tidak ada yang akan bebas demi hukum. Semua masa penahanan para terdakwa jelas sudah dipertimbangkan,” tutup Erintuah mengakhiri. (Endang)

Berikan Komentar