Jokowi Minta Seluruh Gubernur Operasi Pungli

oleh -222 views

garudaonline – Jakarta | Terkait pemberantasan pungutan liar (pungli), Presiden Jokowi memanggil seluruh gubernur ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10). Para gubernur juga diminta untuk melakukan operasi pungli.

“Saya minta para gubernur untuk memberantas budaya pungli sampai ke akar-akarnya,” terang Jokowi dalam pengarahan rapat koordinasi bersama gubernur. Dalam rapat tersebut Jokowi membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat.

Dalam rapat tersebut dihadiri juga Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

Menurut Jokowi, pungli yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. “Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah kongkret bicara pungli,” tegas Kepala Negara.

Jokowi menerangkan pungli tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di sumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan.

Presiden mengingatkan bahwa semangat pemberantasan pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan.

“Yang namanya pungli bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi keluhan yang sampai ke saya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya. Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan sepuluh ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu,” terangnya.

Presiden juga mengingatkan, pungli tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga melemahkan daya saing nasional. “Akibatnya bisa menurunkan daya saing ekonomi Indonesia,” Jokowi menambahkan.

Jokowi menergaskan perizinan ini juga masih banyak sekali yang larinya ke pungli, yang larinya menghambat investasi di daerah. “Saya ingin mengatakan karena ini menjadi kewenangan para gubernur, bupati, dan walikota. Kalau ini terus dibiarkan, peringkat indeks kemudahan berusaha masih akan jauh,” ungkap Jokowi.(Pos)

Berikan Komentar