Kooperatif, Tiga Tersangka Korupsi Diskanla Sumut Tidak Ditahan

oleh -316 views

garudaonline – Medan | Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) memutuskan untuk tidak menahan tiga tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan enam unit kapal tangkap ikan di Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Provinsi Sumut.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting mengatakan, keputusan itu diambil setelah Penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus memeriksa ketiga tersangka, Dr Ir MB, Msi (54) , AAAN, SH, Msi (41) dan Sri M, SKom (29) pada Jumat (22/4) mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 20.30 WIB.

“Penahanan wewenang penyidik, namun mereka tidak dilakukan penahanan karena dinilai kooperatif. Kini, penyidik tengah melengkapi berkas untuk segera dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejatisu,” kata Rina.

Rina menjelaskan, anggaran untuk pengadaan enam unit kapal tangkap ikan di Kotamadya Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) sebesar Rp 9 milar, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK dan dana pendamping) TA 2015. Keenam kapal itu dengan kapasitas Iknamina 30 GT diperuntukkan nelayan.

Namun, dalam prosesnya, pihak KPA dan panitia lelang memenangkan PT Prima Mandiri Satria Perkasa (PMSP) yang tidak memenuhi persyaratan tertuang dalam dokumen pengadaan yang telah ditetapkan.

Bahkan, Direktur PT PMSP tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp1.329.825.206, berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Sumut.

“Dalam kasus itu, penyidik telah memeriksa 53 orang saksi termasuk Kadis Kanla Propsu Ir Zonny Waldy serta saksi ahli. Penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara dan audit perhitungan kerugian negara,” ujar Rina.

Penyidik Tipikor, sambung mantan Kapolres Binjai itu telah menyita barang bukti, di antaranya, seluruh dokumen yang berkaitan dengan proses pemilihan penyedia barang/jasa, dokumen penawaran PT PMSP, dokumen surat perjanjian (kontrak), dokumen pembelian barang, dokumen pemeriksaan pekerjaan dan dokumen pembayaran pekerjaan.

Ketiga tersangka dipersalahkan melanggar Pasal 2 ayat 1 subs pasal 3 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan  UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tnatang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUH Pidana.

(g/10)

Berikan Komentar