Mantan Kajatisu Bantah Terima Aliran Dana Korupsi E-KTP

oleh -128 views

garudaonline – Jakarta | Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajatisu) sekaligus mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin yang menyebutnya turut menikmati aliran uang hasil korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP.

Meski mengaku tak mengenal Nazaruddin, Chairuman menantang terpidana kasus Wisma Atlet itu untuk membuktikan tudingannya. Hal ini dikatakan Chairuman usai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi e-KTP, Selasa (11/10).

“Ya buktikan saja sama dia (Nazaruddin). Itu kata dia, saya kenal juga tidak,” kata Chairuman usai diperiksa di Gedung
KPK, Jakarta.

Chairuman mengaku selama di Komisi II periode 2009-2014, pembahasan proyek e-KTP tak menemui masalah. Pembahasan proyek ini, katanya, telah sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) waktu itu, Gamawan Fauzi.

Menurut politikus Partai Golkar ini, Komisi II saat itu mendukung proyek ini karena dibutuhkan untuk menjadi identitas tunggal warga Indonesia. Identitas tunggal ini, katanya, memiliki banyak keuntungan. Salah satunya untuk memvalidasi daftar pemilih Pemilu yang selalu karut marut.

“Enggak ada masalah biasa, pembahasan itu kan sesuai dengan, Kemdagri mengajukan proyeknya, nah kita kan butuh bahwa harus ada indentitas tunggal. Karena apa, karena pengalaman Pemilu yang lalu, di mana daftar pemilih tidak valid, maka kita perlukan itu,” katanya.

Chairuman pun tak mempersoalkan dengan alokasi anggaran proyek e-KTP yang mencapai sekitar Rp 6 triliun. Meskipun dalam perkembangan selanjutnya KPK menemukan adanya ketidaksesuaian teknologi yang dijanjikan dalam kontrak tender dengan yang ada di lapangan. Menurutnya, persoalan kualitas alat bukan menjadi kewenangan Komisi II DPR.

“Soal kualitas itu bukan urusan kita. Bagi kita mereka mengajukan berapa (anggaran) yang dibutuhkan, kan ada ahli-ahlinya. Kalau memang segitu, ya harus kita laksanakan. Ya menurut ahlinya ya rasional (anggaran Rp 6 triliun),” katanya.

Sebelumnya, Nazaruddin sempat menyebut sejumlah pihak yang menikmati aliran uang hasil korupsi e-KTP yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2 triliun. Dari sejumlah nama, terdapat nama Chairuman yang disebut Nazaruddin menerima US$ 500.000 dari proyek ini.

Sementara itu, selain Chairuman, KPK juga memeriksa mantan Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunandjar terkait penyidikan kasus e-KTP. Usai diperiksa, Agun memastikan tak menerima aliran uang hasil korupsi proyek e-KTP seperti yang disebut Nazaruddin.

“Itu kewenangan penyidik ya (soal aliran uang), tapi saya jawab bahwa saya tidak melakukan itu,” katanya.

Meski demikian, Agun mengaku terlibat aktif dalam pembahasan proyek e-KTP di Komisi II. Dikatakan, proyek yang disebutnya “warisan” kerja dari pimpinan Komisi II sebelumnya ini penting bagi perencanaan pembangunan Indonesia.

“Saya termasuk yang sangat mendorong (e-KTP). Kenapa? Karena ini basis perecanaan pembangunan. Tidak boleh terjadi, ketika ada jatah beras miskin, jumlah penduduk naik, tapi ketika dicatat soal kinerja pengurangan angka kemiskinan jumlah penduduk turun,” katanya.

Agun mengaku tak mengetahui secara pasti terkait pembahasan anggaran proyek e-KTP. Hal ini lantaran anggaran tersebut diajukan pada tahun 2009 saat dirinya menjadi anggota ‎Badan Anggaran DPR.

“‎Nah, proses pembahasan anggarannya itu di 2009, 2010, dan 2011, saya tidak terlalu terlibat. Justru, memang saya lebih mendalami di proses tahun 2012-nya,‎” katanya.

Diberitakan, KPK menetapkan Irman sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP pada Jumat (30/9). Irman diduga bersama-sama dengan mantan anak buahnya, Sugiharto telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan
kewenangan terkait proyek tersebut. Akibat tindak pidana yang diduga dilakukan Irman dan Sugiharto, keuangan negara ditaksir dirugikan hingga Rp 2 triliun dari total nilai proyek sekitar Rp 6 triliun. Sugiharto sendiri telah menyandang status tersangka sejak dua tahun lalu.

KPK menyangka Irman dan Sugiharto melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.(BS)

Berikan Komentar