Meski sudah Terpilih, Nurhajizah Ditolak Sebagai Wagubsu

oleh -530 views

garudaonline – Jakarta | Ketua Forum Masyarakat Sumatera Utara (Formasu), Dody Ispriandy mendesak agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak mengesahkan Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu).

Pasalnya, pemilihan Nurhajizah masih menyisakan berbagai persoalan yang dapat membuat stabilitas politik menjadi dua arah di kalangan elit, sehingga dikhawatirkan pembangunan di Sumut tidak dapat berjalan baik.

“Sebagai masyarakat Sumut kami minta Mendagri tidak mengesahkan Nurhalizah menjadi Wagub. Sejak proses sampai waktu pemilihan yang terkesan dipaksakan itu banyak menyisakan permasalahan. Ini dapat menimbulkan stabilitas politik yang tidak sehat di DPRD Sumut yang sebagian menolak proses pemilihan dilangsungkan pada waktu itu,” kata Dody Ispriandy kepada wartawan di Jakarta, Minggu (30/10/2016).

Di lain sisi, ungkap Dody, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Rabu, 18 Oktober 2016 telah memerintahkan menunda jadwal Sidang Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur Sumut pada 24 Oktober 2016 sampai ada keputusan hukum tetap.

Putusan PTUN Jakarta dalam surat Penetapan No.219/G/2016/PTUN-JKT tersebut ditandatangani oleh Panitera PTUN Jakarta, Wahidin SH MM yang mengabulkan gugatan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) DPD Sumatera Utara.

“Harusnya ini warning (peringatan), banyaknya persoalan yang akan terjadi dengan dipaksanya pemilihan dilangsungkan. DPRD Sumut tidak patuh pada putusan PTUN. Ini kan persoalan besar yang tidak diindahkan DPRD itu,” katanya.

Sebelum proses pemilihan yang terkesan dipaksakan oleh Pansus Wakil Gubernur Sumut, Ketua DPD PKNU Sumatera Utara telah menyampaikan salinan putusan PTUN kepada DPRD Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara, pada Kamis (20/10/2016) lalu.

Tidak Patuhi Hukum

Kuasa Hukum PKNU Sumut, Dirzy Zaidan menyebut selama ini panitia khusus (Pansus) pengisian kursi calon wakil gubernur menjadikan surat Kemendagri No 122.12/5718/OTDA sebagai landasan kerja.

“Putusan PTUN Jakarta ini menunda berlakunya surat Kemendagri, ketika surat itu sudah ditunda, maka tidak ada lagi dasar Pansus melaksanakan pemilihan Wakil Gubernur Sumatera Utara,” kata Dirzy ketika itu.

Berdasarkan putusan PTUN, PKNU Sumut meminta semua pihak mulai dari Pansus Wagusbsu, DPRD Sumut dan Gubernur Sumut untuk mematuhi putusan hukum tersebut dengan menghentikan atau menunda sidang paripurna pemilihan Wagub Sumut yang dijadwalkan tanggal 24 Oktober 2016 dihentikan.

Ada empat pokok penting yang menjadi putusan PTUN Jakarta. Pertama, mengabulkan permohonan penggugat. Kedua, memerintahkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan surat no 122.12/5718/OTDA tertanggal 4 Agustus 2016 perihal mekanisme pengisian Wakil Gubernur Sumut sampai ada putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain di kemudian hari.

Ketiga, menunda pembebanan biaya perkara yang timbul oleh akibat penetapan penundaan ini sampai dengan putusan akhir. Keempat, memerintahkan kepada PTUN Jakarta untuk memberitahukan berlakunya penetapan ini kepada pihak-pihak yang bersengketa.

“Kenyataannya, paripurna pemilihan Wagub Sumut itu tetap dilangsungkan sehingga banyak hal yang semestinya tidak terjadi di dalam sidang terhormat. Lihat saja anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan merampas palu sidang,” katanya.

Perampasan palu oleh politisi PDIP itu, karena dinilainya sidang paripurna tersebut cacat hukum, dan hal lain juga diindikasikannya ada “suap” dalam pemilihan wakil gubernur yang akan dilaporkannya pada, Senin (31/10/2016).

“Untuk itu, Mendagri harus bijak menanggapi suasana yang terjadi di Medan. Putusan PTNU untuk menunda pelaksanaan pemilihan wagub dan adanya indikasi suap itu harus diselesaikan KPK demi kemajuan Sumut. Jadi Mendagri tidak perlu mesahkan Nurhalijah sebagai wagub Sumut,” ujar Dody.

Lebih lanjut dikatakannya, Formasu mendorong Sekretaris Komisi C DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan yang berinisiatif melaporkan indikasi suap tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Formasu ikut mengawal laporan ke KPK itu. Kami tidak ingin semua pemimpin di Sumut bermasalah dan menjadi tahanan KPK. Ini memalukan seluruh masyarakat Sumut dimanapun yang terlanjur di cap sebagai terkorup. Kami tidak mau fenomena SUMUT (Semua Urusan Mesti Uang Tunai), itu harus kita hapus,” terang Dody.

Kenyataannya, DPRD Sumut tetap menyelenggarakan pemilihan pemilihan wagub Sumut untuk periode 2013-2018., Senin (24/10/2016), dengan calon Idris Lutfi yang diusulkan PKS dan Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung yang dicalonkan Partai Hanura. Dalam pemilihan tersebut, Nurhajizah Marpaung dinyatakan sebagai pemenang setelah meraih 68 suara dari 88 anggota DPRD Sumut yang hadir.(red)

Berikan Komentar