Polda Sumut dan Kanwil Kemenkumham Teken MoU Tingkatkan Pengamanan Lapas dan Rutan

oleh -639 views
Kapolda Sumut, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara, Drs Ibnu Chuldun menandatangani pedoman kerja nota kesepahaman dalam rangka peningkatan pengamanan Lapas dan Rutan

garudaonline – Medan | Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Sumatera Utara menggelar
rapat koordinasi (rakor) dan penandatangan pedoman kerja nota kesepahaman, Jumat (3/2/2017).

Rakor dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang digelar di aula Catur Prasetya Mapolda Sumut ini dipimpin langsung Kapolda Sumut, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel dan Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sumut, Drs Ibnu Chuldun dan diikuti para pejabat utama Polda Sumut, para Kapolres/tabes jajaran serta Kalapas serta Karutan se-Sumut.

Adapun rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan naskah nota kesepahaman antara Kanwil Kemenkumham Sumut dengan Polda Sumut. Kemudian dilakukan penandatanganan naskah nota kesepahaman dalam rangka peningkatan keamanan Lapas dan Rutan. Hal ini dilakukan karena Sumut tidak ingin terjadi kerusuhan akibat dari warga binaan yang jumlahnya melebihi kapasitas.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengatakan, rakor dan penandatangan pedoman kerja nota kesepahaman tersebut dilakukan selain untuk membangun tali silaturahmi dan menjalin komunikasi juga tindaklanjut diskusi terkait permaslahan proses penanganan di lapas dan rutan yang over kapasitas dan out number.

“Solusinya hanya satu yaitu dengan membangun kerjasama dan komunikasi yang lebih intensif antara Kapolres, Kalapas dan Karutan. Memperkuatan pengamanan termasuk petugas yang melakukan pembinaan di Rutan dan Lapas yang sangat minim.

Selain itu perlu membangun pola-pola pemolisian yang tepat dan lebih efektif dalam penanganan warga binaan napi dan tahanan. Bukan hanya pengamanan, tapi juga membina napi untuk meningkatkan kualitas dalam rangka merubah prilakunya,” ujar Kapolda.

“Dari permasalahan tadi kita perlu landasan hukum yang harus disesuaikan dengan konteks wilayah¬† Sumut. Oleh sebab itu hari ini kita jabarkan ada 6 bidang kerma yang intinya jangan sampai terjadi kerusuhan dan tahanan melarikan diri,” tambah Kapolda.

Jenderal polisi bintang dua itu berharap agar apa yang sudah di tandatangani hari ini segera diimplementasikan. Laksanakan upaya-upaya pemolisian mulai dari preemtif yang pro aktif, preventif baik stationer atau mobile dan penegakan hukum.

“Silahkan Kapolres menyusun dan menjabarkan sesuai karakteristik wilayah masing masing,” imbuh Kapolda Sumut, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel.

(g/01)

Berikan Komentar