Poldasu Amankan Empat Tenaga Kerja asal Tiongkok

oleh -150 views

garudaonline – Medan | Penyidik Subdit IV/Tipiter Direktorat Reskrimsus Poldasu mengamankan empat Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok dari PT.Pinang Makmur Inddonesia Lestari di Dusun I Lorong Delima, Desa Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Selasa (24/1/2017).

Keempat WNA asal Tiongkok itu dipekerjakan sebagai ahli bagian sortir biji pinang yang akan diekspor ke luar negeri. Mereka telah diserahkan ke Imigrasi Kelas I Medan untuk dideportase ke negara asalnya.

Keempatnya adalah, Limao (34) asal Hunan-RRC (Tiongkok), Li Xin Lin (42) asal Guang Xi RRC, Liu Jianqiang (29) asal Hunan-RRC dan Zeng Youfang (42) asal Hunan-RRC.

Direktur Reskrimsus Poldasu, Kombes Pol Toga H Panjaitan melalui Kasubdit IV/Tipiter AKBP Robin Simatupang mengatakan, keempat tenaga kerja asing ini datang ke Indonesia dengan visa wisata, tapi ternyata dipekerjakan sebagai tenaga ahli sortir biji pinang kwalitas ekspor ke Tiongkok.

“Mereka itu datang secara sendiri-sendiri, ada yang sudah bekerja dua bulan, 2 minggu dan 2 hari,” terang Robin Simatupang.

Disebutkan, ke empat tenaga kerja asing itu tidak memiliki izin bekerja di Indonesia. Demikian juga PT.Pinang Makmur Indonesia Lestari (PMIL) tidak memiliki izin untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing.

“PT PMIL yang bergerak dibidang eksportir biji pinang mempekerjakan empat tenaga kerja asing tanpa memiliki dokumen IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) dari Kemenakertrans RI dan KITAS (Kaŕtu Izin Tinggal Terbatas) dari Dirjen Imigrasi RI dan mereka hanya dapat memperlihatkan paspor masing-masing,” pungkas Robin Simatupang.

Atas perbuatan dimaksud, sambung Robin Simatupang, PT PMIL melanggar pasal 42 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.400.000.000 sesuai dengan pasal 185 UU RI no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Sedangkan terhadap 4 orang tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk dipersalahkan melanggar pasal 122 huruf b UU RI no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

“Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp.500.000.000 sesuai pasal 122 huruf b UU RI No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian,” terang AKBP Robin Simatupang.

(g/10)

Berikan Komentar