Tanah Dikelola PT SSL Harus Dikembalikan ke Masyarakat Palas

oleh -546 views

garudaonline, Medan | Kalangan DPRDSU minta pemerintah mengembalikan tanah masyarakat adat di Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Huristak Barumun Tengah, Lubuk Barumun, Aek Nabara Barumun, dan Kecamatan Sosa, yang pernah dipinjamkan kepada Inhutani untuk tujuan reboisasi dan penghijauan hutan.

Permintaan tersebut disampaikan anggota dewan dengan alasan lahan yang pernah dipinjamkan masyarakat pada 1981 dengan sistem adat “pago-pago” tersebut. Pada 2001 oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan mengeluarkan ijin dan mengalihkan kepada PT Sumatera Silva Lestari (SSL) dan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat.

Dulu, itu tanah masyarakat diberikan kepada pemerintah untuk dikelola dan reboisasi. Jadi diberikan kepada negara bukan untuk disewakan lagi kepada pihak ketiga.

“Kalau negara tidak mampu lagi mengelola, kembalikan kepada masyarakat,”tegas Ketua Komisi A DPRDSU, Sarma Hutajulu SH dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi A DPRDSU dengan PT SSL, SRL, dengan Gerakan Rakyat Berjuang Korban, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (15/11).

Sementara itu, anggota Komisi A lainnya, Burhanuddin Siregar menegaskan, dalam hal ini negara harus hadir di tengah masyarakat. Diingatkan, pihak perusahaan jangan tutup telinga mendengar keluhan masyarakat, dalam hal ini agar perusahaan (PT SSL dan SRL) memberikan kembali lahan milik masyarakat.

“Saya minta jangan lagi ada perusakan dalam bentuk apa pun. Diharapkan kepada Pangdam I/BB, Kapoldasu jangan sampai menurunkan aparat membela perusahaan. Ini tidak boleh, masyarakat harus dihargai. Jadi saya akan tetap mendampingi masyarakat ini,” tegasnya.

Sementara itu, Marahakim Siregar salah serorang warga Palas dalam RDP tersebut membeberkan, dampak dari izin diterbitkan Menteri Kehutanan tentu telah menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidup dengam bercocok tanam di lahan dimaksud.

“Kemudian, atas nama izin tersebut pihak PT SSL dan SRL melaksanakan pekerjaan tanpa memperhatikan keberadaan masyarakat, seperti merusak tanaman masyarakat,”kata Siregar sambil menunjukkan foto dokumentasi lapangan.
Konflik pun terus berkepanjangan.

Bahkan pada Juli 2016 sampai sekarang, perusahaan tetap melakukan perusakan tanaman masyarakat seperti sawit dan lainnya dengan alat berat jenis beko dilengkapi pengawalan TNI/Polri, yang dinilai tidak jelas dari kesatuan mana.

Menjawab permasalahan tersebut, Komisaris PT SLL, Muller Tampubolon membantah. Ia mengatakan, keberadaan TNI Polri di daerah tersebut hanyalah untuk menjaga timbulnya api di sekitar perkebunan, karena bertepatan pada musim kemarau.

Namun ia mengakui, lahan tersebut berasal dari masyarakat adat yang dipinjamkan kepada pemerintah dengan sistem adat “pago-pago”. Kemudian pada 2001 oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Kehutanan mengeluarkan izin dan mengalihkan kepada PT SSL dan dan PT SRL.

Johan Merdeka, selaku Sekjen Komite Revolusi Agraria yang mendampingi mereka pada RDP tersebut mengatakan, agar perusahaan segera menghentikan perusakan dan menggantirugi segala kerusakan tanaman yang dibuldozer dengan alat berat. Pamonoran Siregar, Camat Aek Barumun Padang Lawas juga mempersoalkan pemberian izin.

“Mengapa kepada masyarakat tidak diberikan, sementara ke perusahaan diberikan. Padahal, perusahaan adalah tamu dari luar yang menguasai tanah adat mereka,”katanya. (Mike)

Berikan Komentar