Tujuh Dinas di Lingkungan Pemko Medan Jadi Sorotan KPK

oleh -181 views

garudaonline – Medan | Sumatera Utara khususnya Medan termasuk wilayah yang mendapat perhatian khusus karena kasus korupsi yang menjerat pejabatnya cukup tinggi. Bahkan tujuh dinas di lingkungan Pemko Medan menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tujuh dinas di lingkungan Pemko Medan ini antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas pendapatan Daerah (Dispenda) serta Dinas Tata Ruang dan TataBangunan (TRTB).

“Memang Medan mendapat perhatian khusus. Ada tujuh dinas yang saat ini menjadi sorotan. Melalui kegiatan ini, agar masalah korupsi maupun gratifikasi dapat diminimalisir,” ucap Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Edi Surianto dalam Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemko Medan di Santika Dyandra Hotel Medan, Rabu (30/11/2016).

Edi Surianto memaparkan ada tujuh klasifikasi yang masuk kategori korupsi yakni merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan konflik kepentingan dalam pengadaan.

“Sampai Juni 2016, ada 514 kasus yang ditangani KPK, 262 diantaranya merupakan penyuapan. KPK sejauh ini telah menahan 101 anggota DPR/DPRD dan 46 kepala daerah,” urainya.

Sementara itu, Wali Kota Medan, H T Dzulmi Eldin mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah tentunya akan dipengaruhi efektivitas pola hubungan antara eksekutif dan legislative.

“Artinya, pemerintah daerah yang efektif, efesien, partisipatif, transparan dan akuntabel hanya mungkin dapat diwujudkan bila didukung sepenuhnya oleh eksekutif dan legislatif dengan pola kemitraan dan sinergisitas yang tinggi guna memberhasilkan pembangunan kota,” pungkasnya.

Dia menuturkan, dengan difasilitasi KPK, Pemko Medan terus mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dalam bentuk e-budgeting yang didalamnya termasuk e- planning. Selain itu yang sudah dikembangkan dengan cukup baik yaitu sistem informasi PPTSP.

“Jadi kegiatan ini sangat diperlukan bagi semua, baik itu pihak esksekutif,  legislative maupun pihak lainnya. Apalagi pihak eksekutif dan legislatif bisa terjebak dalam sikap – sikap dan prilaku yang mungkin saja masuk pada kategori gratifikasi,” ungkapnya. (Fidel)

Berikan Komentar