Agar Pengesahan Tidak Molor, Pemprovsu Berikan Uang Ketok

oleh -159 views

garudaonline, Medan | Agar pengesahan gak molor, Pemprovsu memberikan uang ketok kepada DPRD Sumut. Tanpa ‘uang ketok’, banyak rapat paripurna tidak diikuti anggota dewan sehingga dapat tidak kuorum.

Hal itu dikatakan mantan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Zulkarnain saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan suap DPRD Sumut periode 2004-2009 dan 2009-2014 dengan terdakwa mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho di Ruang Aula Lantai II Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (15/12/2016).

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Didik Setyo Handono, pria yang akrab disapa Zul Jenggot mengatakan, DPRD Sumut meminta ‘uang ketok’ sebesar 5% dari Rp 1 triliun untuk pengesahan APBD Sumut 2014 lalu.

“Saat pengesahan APBD, secara ketetapan bisa dilakukan, tapi akan molor. Seperti pengesahan APBD 2014, harusnya November kelar tapi akhirnya disahkan Januari 2014. Rapat Paripurna juga sering ditunda karena cenderung tidak kuorum karena anggota DPRD Sumut banyak yang tidak hadir,” ujar politisi PKS tersebut.

Zulkarnin yang dicecar majelis hakim mengatakan, ‘uang ketok’ diberikan dalam beberapa pengesahan dengan jumlah bervariasi untuk anggota DPRD Sumut. Terkait adanya uang pada pengesahaan tersebut menurut Zulkarnain sudah menjadi ‘tradisi’ di dewan.

Dia bersama rekannya di Fraksi PKS dibuat tak berdaya. “DPRD kan suara terbanyak, fraksi tidak berdaya karena satu partai. “Adanya uang ketok di dewan kata kawan-kawan sudah tradisi. Anggota dewan dan pimpinan dapat semua. Jumlah persisnya enggak tahu,” ujarnya.

Sementara M Effendy Pohan selaku mantan kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumut mengatakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut saat itu, Nurdin Lubis memanggilnya sekitar awal tahun 2014. Dia diminta untuk membantu keperluan pimpinan. “Pimpinan disini saya artikan gubernur katanya agar membantu materi uang,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut, Anthony Siahaan mengaku dimintai hal serupa. Dia kemudian menyerahkan dana partisipasi dinas yang dipimpinnya tersebut sebesar Rp1 miliar. Uang Rp1 miliar tersebut dijemput ke kantor,” ucapnya.

(endang)

Berikan Komentar