Anggota DPRD Ini Ngaku Tak Nikmati Uang Suap Gatot, Penuntut KPK Dalami Keterangan Saksi

oleh -221 views

garudaonline – Medan | Penuntut Umum KPK meragukan keterangan Tunggul Siagian anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014 dari Fraksi Demokrat. Pasalnya pria ini mengaku tak menikmati sepeserpun uang suap dari Pemprov Sumut yang berkaitan dengan “uang ketok” pengesahan.

“Saya tak pernah terima dana apapun. Karena saat itu suara dari Fraksi Demokrat terpecah,” ucap Tunggul yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan suap DPRD Sumut sebesar Rp61 Miliar, dengan terdakwa mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho, di Ruang Cakra 1 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (19/1/2017).

Jaksa pun membacakan keterangan sejumlah saksi lainnya yang telah diperiksa pada persidangan sebelumnya. Di antaranya keterangan saksi Hamami anggota DPRD Sumut 2009 -2014 dari Fraksi Partai Hanura yang menyebutkan Tunggul menerima dana Rp570 Juta.

“Kami sudah memeriksa saksi lainnya pada persidangan yang lalu. Beberapa saksi sebelumnya menyebut anda pernah menerima uang dari mereka. Seperti Hamami Sul Bahsan (mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Hanura) mengatakan memberikan uang kepada anda,” tanya Penuntut Umum (PU) KPK, Ariawan.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Didik Setyo Handono, Tunggul menyebutkan bahwa keterangan itu fitnah. Karena saat itu Kader Partai Demokrat di DPRD Sumut sedang mengalami perpecahan sehingga dirinya tidak terlalu menghiraukan apa yang terjadi di DPRD Sumut.

“Fitnah itu Pak. Saya tidak ada menerima uang dari siapapun untuk pengesahan apapun di DPRD Sumut selama saya masih menjadi anggota DPRD Sumut. Bahkan ketika usai pemilu legislatif dan tahu tidak duduk lagi, kami semakin tindak diperdulikan di fraksi,” ucapnya.

Begitu juga saat Ariawan menyebutkan bahwa keterangan Guntur Manurung anggota DPRD Sumut dari Partai Demokrat yang menyebutkan Tunggul menerima senilai Rp50 juta dan Rp12 juta dari Ali Nafiah Harahap yang merupakan Bendahara Sekretariat DPRD Sumut saat itu, Siagian tetap membantah.

“Dari keterangan saksi sebelumnya, saudara menerima uang beberapa tahap? Bagaimana itu? Tanya Penuntut KPK. Namun lagi-lagi ketetangan itu dibantah Tunggul.

“Benar tidak ada? Siap terima konsekuensinya?,” tanya Penuntut KPK lagi, yang kemudian dijawab Tunggul tidak pernah menerima dana apapun.

Penuntut Umum KPK lalu menyatakan akan memperdalam keterangan saksi-saksi lainnya yang menyebutkan bahwa Tunggul menerima uang.

“Baik, anda akan saya perdalam di kesempatan berikutnya,” ucap Penuntut Umum Ariawan.

Sementara itu, Iman B Nasution anggota DPRD Sumut Periode 2008-2014 dari Fraksi Gerindra mengaku menerima total dana Rp360 Juta. Uang tersebut diterimanya dari Ali Nafiah Bendahara Sekretariat DPRD Sumut melalui Sekretaris DPRD Sumut Randiman Tarigan. Namun uang suap itu belum sepenuhnya dikembalikan Iman.

“Kata Ali Nafiah itu uang ketok pengesahan APBD 2014 dan uang lebaran. Saya jarang ke kantor, tapi terima gaji rutin. Saat ngambil uangnya, hanya dicontreng saja, tapi tidak ada tanda terimanya. Kemudian di 2014 saya terima Rp100 Juta untuk menolak interpelasi, lalu April dan Agustus 2014 saya terima masing-masing Rp50 Juta,” ungkapnya.

Sedangkan Alamsyah Hamdhani anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dari Fraksi PDI-P mengaku pemberian uang ketok merupakan hal biasa. Setiap pengesahan APBD, maka masing-masing anggota dan pimpinan DPRD Sumut mendapat sedikitnya Rp2,5 Juta.

“Sepanjang saya menjabat, uang ketok itu biasa dibagi-bagi. Setiap ketok dapat Rp 2,5 juta. Tapi di 2014, saya dapat agar besar Rp5 Juta dari Ali Nafiah. Ada juga uang cabut interpelasi di Tahun 2014, saya dapat Rp3,5 Juta,” bebernya.

(fidel)

Berikan Komentar