Bendahara Disdik UPT Medan Labuhan Mengaku Komisi Mengalir ke Oknum Kasek

oleh -249 views

garudaonline – Medan | Penyidik Subdit III/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reskrimsus Polda Sumut terus mendalami penyidikan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) Kecamatan Medan Labuhan, Armaini.

Dalam pemeriksaan, Armaini sempat mengaku, 0,5 persen dari permintaan kepada peminjam kisaran 2,5 hingga 3 persen itu mengalir ke oknum kepala sekolah (kasek).

Armaini dinilai polisi telah menyalahgunakan jabatannya selaku Bendahara UPT Disdik Kecamatan Medan Labuhan. Dia mematok komisi sebesar 2,5 hingga 3 persen kepada guru-guru di Kecamatan Medan Labuhan yang meminjam uang ke bank.

Kasubdit III/Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumut, AKBP Dedi Kurnia menyatakan, penyidik menduga praktik yang dilakoni Armaini dilakukan secara terstruktur. Karenanya, penyidik akan memanggil pihak-pihak yang disinyalir terlibat dalam kasus tersebut.

“Rencananya, besok (Senin ini) dibuat surat panggilan kepada pihak-pihak yang diduga terlibat,” kata Dedi, Minggu (15/1/2017) petang.

Armaini ditangkap Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda Sumut di depan Kantor Bank Sumut Capem Belawan, Kamis (12/1) petang. Dia telah meminta komisi kepada dua guru SDN 060950 di Medan, Rosmawati yang meminjam uang ke Bank Sumut sebesar Rp150 juta.

Zainun meminjam uang ke Bank Sumut sebesar Rp210 juta. Dalam praktiknya, kedua korban harus memberikan komisi hingga 3 persen dari jumlah pinjaman tersebut kepada tersangka.

Jika tidak, berkasnya sulit diproses hingga berbuntut kepada lamanya pencairan. Rencana pemanggilan itu, lanjut Dedi, dilakukan pada Rabu (18/1) dan Kamis (19/1) untuk membuktikan petunjuk dari pengakuan Armaini yang menyebut, komisi yang dipatoknya mengalir kepada oknum kasek.

“Rabu atau Kamis, dilakukan pemeriksaan untuk Kepala UPT dan kepala sekolah,” sebutnya.

Sebelumnya, Armaini terjaring OTT ketika menerima komisi dari dua guru yang menjadi korban tersebut. Praktik pungutan liar (pungli) itu dilakukan Armaini sejak dirinya menjabat bendahara tiga tahun lalu.

Barang bukti yang disita ada dua amplop yang masing-masing berisi uang tunai Rp5 juta dan Rp3,5 juta. Selain itu, 1 unit kalkulator, 1 unit buku kerja bendahara, 1 unit HP merek Samsung, 1 blok kwitansi yang berisi tanda terima, dua lembar materai Rp3.000 dan 1 bundelan copy berkas-berkas.

Tersangka disangkakan melakukan tindak pidana dugaan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

(g/10)

Berikan Komentar