Biaya Perjalanan Dinas Digelembungkan, Enam Pejabat Terancam 20 Tahun

oleh -353 views

garudaonline, Medan | Enam pejabat Sekretariat DPRD Labuhanbatu Utara (Labura) terancam hukuman 20 tahun penjara. Pasalnya, keenamnya didakwa telah melakukan penggelembungan atau mark-up biaya perjalanan dinas DPRD Labura pada Tahun 2014 lalu.‬

Keenam terdakwa yakni April Hasibuan selaku Sekretaris DPRD Labura, Khairuddin Pane selaku Bendahara DPRD Labura, N Butar Butar, Nurliana, Mariati Waruwu, ketiganya merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Iman Sari selaku bagian pengadaan tiket.‬

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Denny Trisna Sari mengatakan, keenamnya didakwa melakukan mark up biaya perjalanan dinas mulai dari harga tiket pesawat hingga biaya hotel.

“Harga tiket perjalanan dinas digelembungkan. Selain itu, modusnya juga menginap di hotel yang berbeda dari SPJ (Surat Pertanggungjawaban),” kata JPU di Ruang Kartika Pengadilan Tipikor Medan, Senin (5/12/2016).

JPU menjelaskan, pada SPJ disebutkan menginap di hotel A, tetapi kenyataannya di hotel lain. “Atau ada orang yang menginap di hotel sesuai SPJ, tapi lebih banyak yang nginap di hotel lain yang harganya lebih murah,” jelas Denny.

Kasus tersebut berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendapati adanya mark up perjalanan dinas diduga merugikan negara sebesar Rp 600 juta hingga Rp 800 juta. Namun, setelah disidik penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar, ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp 1,7 miliar.

Keenam terdakwa dijerat JPU dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menurut Denny, pada kasus tersebut, hanya satu terdakwa yang ditahan di Rutan Klas IA Tanjung Gusta Medan, yakni Iman Sari. Sementara kelima terdakwa lain berstatus tahanan kota.

(Endang)

Berikan Komentar