Brilian Mochtar Tolak Rp280 Juta karena Takut Kena OTT KPK

oleh -191 views

garudaonline – Medan | Brilian Mochtar, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI-P menolak uang sisa pengesahan APBD Sumut Tahun 2014 sebesar Rp280 Juta. Dana itu terpaksa ditolak Brilian karena takut kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

“Rp280 juta tidak saya terima karena saat itu sudah ada OTT KPK,” kata Brilian yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan suap DPRD Sumut sebesar Rp61 Miliar, dengan terdakwa mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho, di Ruang Cakra 1 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (19/1/2017).

Dia mengatakan uang itu diberikan oleh Ali Nafiah Bendahara Sekretariat DPRD Sumut melalui Sekretaris DPRD Sumut Randiman Tarigan. Namun pemberian uang itu, menurut Brilian, tidak ada terkait dengan kepentingan apapum.

“Randiman ngasi tau itu sisa uang ketok. Jadi saya ditawari Rp280 Juta. Katanya tidak ada kepentingan lain, jadi karena ada sisa uang pengesahan, makanya mau diberikan ke saya,” jelasnya.

Dia mengaku hanya menerima uang Rp197.500 dari Ali Nafiah dengan rincian di antaranya pada akhir Tahun 2013 sebesar Rp12,5 Juta untuk LPJP, Oktober 2013 sebesar Rp15 Juta untuk P-APBD, Agustus 2014 sebesar Rp50 Juta untuk R-APBD Tahun 2015. Kemudian pada Desember 2014 sebesar Rp50 Juta dan November 2014 Rp50 Juta untuk uang tahun baru.

“Uangnya saya terima setelah proses pengesahan. Saya tanya aman gak? Itu aman kata Ali Nafiah. Sumber uang belakangan saya tahu dari Sekwan dan Biro Keuangan Pemprov Sumut. Saya gak ada dikasi tahu disebutkan uang itu untuk apa. Tapi sudah saya kembalikan ke penyidik KPK,” bebernya.

Dalam persidangan, KPK juga menghadirkan 10 orang saksi antara lain Brilian Moktar Anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014 dan 2014-2019, Muhammad Rasadi Nasution, Oloan Simbolon anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014,Drs.Tunggul Siagian anggota DPRD Sumut 2009-2014 dari fraksi Demokrat, Wagirin Arman Ketua DPRD Sumut.

Kemudian Iman B Nasution anggota DPRD Sumut 2009-2014, Ali Akbar dari Fraksi PKS, Rudi Kurniawan staf Sub Bagian Rancangan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumut, Benny Staf Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Sumut, Alamsyah Hamdani anggota DPRD 2009-2014 dari Fraksi PDIP.

(fidel)

Berikan Komentar