Hakim Tolak Eksepsi Tiga Pengurus Koperasi Tapsel

oleh -218 views

garudaonline, Medan | Majelis hakim yang diketuai oleh Sri Wahyuni menolak seluruhnya eksepsi (keberatan) yang diajukan tiga pengurus koperasi Dalihan Natolu, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Jumat (18/11/2016).

Majelis hakim menganggap eksepsi yang diajukan ketiga terdakwa kasus dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan hibah Pemprov Sumut Tahun Anggaran (TA) 2010 sebesar Rp 400 juta itu telah memasuki materi pokok perkara.

“Eksepsi yang diajukan ketiga terdakwa telah memasuki materi pokok perkara,” tandas majelis hakim di Ruang Aula Pengadilan Tipikor Medan. ‪Ketiga terdakwa itu yakni Ahmad Tajudin Harahap selaku Ketua Koperasi, Hendrizal Harahap selaku Sekretaris dan Ahyar Nasution selaku Bendahara.

“Menolak keseluruhan eksepsi ketiga terdakwa seluruhnya. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan para saksi,” lanjut hakim Sri Wahyuni.

Setelah mendengar putusan sela itu, JPU Oki Pratama meminta waktu untuk menghadirkan saksi. Sidang pun ditunda hingga pekan depan. Diluar sidang, JPU Oki menyebut akan menghadirkan 5 saksi terlebih dahulu. “Untuk pertama, kita akan menghadirkan 5 saksi,” cetus Oki.

Dalam dakwaan JPU Oki, modus penyewengan dana hibah yang dilakukan para terdakwa yakni pada tahun 2010 Koperasi Dalihan Natolu yang berada di Desa Bukkas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapsel, telah menerima bantuan dana hibah sebesar Rp 400 juta dari Pemprovsu untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di Desa Bukkas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapsel.‬

Namun, pada pelaksanaannya lahan seluas lebih kurang 38 hektare serta laporan pertanggungjawaban dana hibah tanggal 31 Desember 2010, lahan yang diperuntukkan bukan berada di desa Bukkas dan bukan merupakan lahan hak, tetapi merupakan areal yang berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas.‬

Selain itu, pengurus koperasi juga diduga telah melakukan manipulasi data administrasi dan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 400 juta.

Para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU No31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (Endang)

Berikan Komentar