Hakim Vonis Bebas Tiga Pejabat Pemkab Dairi

oleh -185 views
Seorang dari tiga terdakwa yang divonis bebas karena tidak terbukti melakukan korupsi pada pengadaan kapal wisata senilai Rp 395 juta pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Pemkab Dairi dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2008.‬

garudaonline, Medan | Tiga pejabat Pemkab Dairi yakni Naik Syahputra Kaloko selaku Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Perdamaian Silalahi selaku mantan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan serta Naik Capa selaku Pengawas Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Perhubungan, divonis bebas oleh majelis hakim.

Ketiganya dinyatakan tidak terbukti melakukan korupsi pada pengadaan kapal wisata senilai Rp 395 juta pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Pemkab Dairi dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2008.‬

“Membebaskan ketiga terdakwa dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU),” tandas majelis hakim yang diketuai oleh Didik Setyo Handono di Ruang Kartika Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (11/11/2016).

Majelis hakim Didik berpendapat, tidak ada bukti yang dihadirkan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi untuk bisa menjerat ketiga terdakwa. ‪Menurut hakim, selama proses persidangan tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan terdakwa bersalah dalam penggunaan dana bantuan politik bersumber dari APBD itu.

“Dari fakta-fakta persidangan, majelis tidak menemukan bukti yang kuat bahwa tindakan terdakwa melanggar Undang-Undang sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya, terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan maupun tuntutan,” tandas hakim Didik.‬

Menanggapi hal itu, JPU Firman Halawa belum bisa berkomentar banyak meski telah menuntut ketiga terdakwa masing-masing selama 5 tahun penjara.

“Intinya, kami masih akan koordinasi dengan pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya sembari menambahkan kasus tersebut merupakan pengembangan pihak Kejari Dairi.‬

Menanggapi putusan tersebut, salah satu terdakwa, Naik Syahputra Kaloko mengaku senang lantaran  kebebasan yang berhak dia dapat diberikan majelis hakim dalam putusannya.

“Adanya satu hakim yang beda pendapat itu hak mereka. Secara prinsip kami sangat hargai,” ucapnya.‬

Dia berharap, pihak rekanan yang dinilai sebagai aktor utama kasus tersebut yakni Nora br Butar Butar bisa ditangkap. Selain itu, Naik juga berharap statusnya sebagai aparat pemerintah bisa kembali didapatkan.

“Setelah ditetapkan sebagai tersangka, saya mengajukan pengunduran diri. Saya berharap dengan ini saya bisa kembali bertugas,” harapnya. (Endang)

Berikan Komentar