Hingga 25 November, Ombudsman RI Terima 8.185 Pengaduan

oleh -193 views
Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala (kanan), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kanan) bersama Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Feri Wibisono memberikan keterangan usai dialog antara KPK, lembaga negara serta perwakilan sektor swasta di Gedung KPK Jakarta, Selasa (9/8). Pertemuan itu menyepakati penanganan dan pencegahan korupsi antara KPK, lembaga negara serta sektor swasta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/16.

garudaonline – Jakarta | Hingga 25 November lalu, Ombudsman Republik Indonesia telah menerima 8.185 pengaduan terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

“Ada tiga lembaga yang paling banyak diadukan, yaitu: Pemerintah Daerah (Pemda), Kepolisian, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Daerah (BUMD),” ungkap Adrianus Meliala, anggota Ombudsman RI dalam Forum Tematis Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Dari segi provinsi yang melaporkan, lanjut Adrianus, Provinsi Lampung dan DKI Jakarta yang menempati posisi tertinggi dalam laporan yang masuk.

Meskipun saat ini pelaporan terkait pelayanan publik tidak ada untuk kehumasan, namun Adrianus mengingatkan, ke depan mungkin saja laporan ke depan akan muncul.

Sebelumnya Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, dalam acara yang bertema “Peran Humas dalam Pengawasan Kualitas Pelayanan Publik” itu menyampaikan bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah, baik Pusat maupun daerah.

“Termasuk di dalamnya yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu,” tambah Amzulian, seperti dilansir setkab.go.id.

Acara forum tematik Bakohumas kali ini dihadiri oleh perwakilan humas dari kementerian/lembaga.(BS)

Berikan Komentar