Jokowi Gulirkan Reformasi Hukum Besar-Besaran

oleh -249 views

garudaonline – Jakarta | Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan diperlukan reformasi hukum secara besar-besaran untuk men‎egaskan kembali posisi Indonesia sebagai negara hukum.

Presiden Jokowi menyebutkan, hal pokok yang harus direformasi, yaitu pencegahan dan penyelesian kasus, baik korupsi, Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu, penyelundupan, kebakaran hutan, dan lahan, serta narkoba.

Selain itu, diperlukan pembangunan dan penguatan budaya hukum di tengah maraknya sikap intoleransi, premanisme, kekerasan, dan aksi main hakim sendiri.

“Saya menyadari bahwa cita-cita sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud. Dalam praktik penyelenggaraan negara maupun dalam realita kehidupan rakyat sehari-hari, hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja bidang Polhukam di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/10).

Rapat yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, khusus membahas tentang reformasi hukum.

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia sebagai negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum.

“Negara harus hadir memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, termasuk rasa aman kepada seluruh warga negara,” katanya.

Dia mengatakan, berdasarkan indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index/CPI) tahun 2015, Indonesia berada pada urutan 88 dari 168 negar yang diukur. Skor Indonesia secara perlahan naik dua poin dan 19 peringkat ‎dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan‎, Indeks Rule of Law 2015, yang dirilis World Justice Project, Washington DC, Indonesia berada pada urutan ke-52 dari 102 negara. Indeks itu menyebutkan, kondisi peradilan Indonesia sangat mengkhawatirkan. Indonesia berada di antara peringkat terbawah 15 negara Asia Pasifik, yaitu pada posisi 10 di bawah Singapura, Malaysia, dan Filipina. Salah satu poin buruk adalah rendahnya integritas dan etika di lingkungan peradilan.

“Jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan pada hukum maupun pada institusi-institusi penegak hukum,” katanya.

Presiden Jokowi mengatakan, apabila kondisi ini tidak dibenahi, Indonesia akan tertinggal pada era kompetisi.

“Kepastian hukum adalah suatu keharusan bagi sebuah negara agar mampu bersaing di tingkat regional. Tidak ada pilihan lain, kita harus segera melakukan reformasi hukum besar-besaran dari hulu sampai hilir,” kata Presiden Jokowi.(Antara)

Berikan Komentar