Kalah Prapid, DPO Bank Sumut Serahkan Diri

oleh -251 views

garudaonline, Medan | Majelis hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Medan, Riana Pohan mementahkan praperadilan (prapid) yang diajukan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan 294 unit mobil dinas operasional di Bank Sumut senilai Rp18 miliar yang bersumber dari Rencana Anggaran Kerja (RAK) Tahun 2013, Irwan Pulungan melalui kuasa hukumnya.

Setelah kalah dari prapid itu, Pimpinan Divisi Umum Bank Sumut tersebut menyerahkan diri ke Kantor Kejati Sumut, Jumat (21/10).

Irwan Pulungan yang tiba didampingi tim kuasa hukumnya langsung masuk ke dalam ruang pemeriksaan Pidana Khusus (Pidsus). Dia dilakukan pemeriksaan seraya pemberkasan.

Namun, pria berkacamata itu terlihat stres. Irwan Pulungan sesekali membentak penyidik. Namun, ia langsung ditenangkan oleh kuasa hukum dan penyidik lainnya.
Setelah itu, penyidik melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Irwan Pulungan. Kemudian, Irwan langsung diboyong menggunakan mobil tahanan untuk dititipkan selama 20 hari ke depan di Rutan Klas IA Tanjung Gusta Medan.

“Tersangka atas nama Irwan Pulungan mendatangi Kejati Sumut. Setelah dilakukan pemberkasan dan pemeriksaan kesehatan, tersangka dititipkan di Rutan Tanjung Gusta Medan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Bobbi Sandri kepada wartawan, Jumat (21/10) sore.

Bobbi menghimbau kepada kedua tersangka lain yakni ‎Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Zulkarnain dan Direktur CV Surya Pratama, Haltatif untuk menyerahkan diri.

“Kita imbau kedua tersangka lain berniat baik dan kooperatif ‎untuk menyerahkan diri ke Kejati Sumut,” imbaunya.

Sebelumnya, Hakim Tunggal Riana Pohan dari Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak permohonan Praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil Bank Sumut Irwan Pulungan melalui kuasa hukumnya.

Dalam persidang prapid itu, majelis hakim berpendapat penyidik Kejati Sumut telah sesuai aturan menyatakan Irwan Pulungan sebagai tersangka adalah sah dan patut untuk ditahan.

“Menolak permohonan praperadilan yang diajukan pemohon (Irwan Pulungan) melalui kuasa hukumnya. Menyatakan penyidik kejaksaan berwenang menetapkan status tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup,” tandas hakim wanita berkacamata itu membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangan hakim, proses penyelidikan serta penyidikan yang dilakukan termohon sudah sesuai dengan aturan hukum. Sehingga, atas penetapan status tersangka terhadap pemohon sudah sesuai berdasarkan dua alat bukti yang sah. Meskipun dalam penjelasan legal standing oleh pemohon diterima hakim, namun tak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Salah satu poin diantaranya adalah keberadaan akuntan publik dalam mengaudit hasil kerugian negar atas peristiwa hukum tersebut. Hakim menyatakan dengan adanya akuntan publik, maka kasus tersebut semakin terang benderang.

“Mengingat dengan Pasal 32 UU Korupsi, maka keberadaan akuntan publik membuat permasalahan semakin terang,” ucap hakim.

Menanggapi putusan itu, JPU Netty Silaen mengaku segera melaporkan putusan tersebut ke pimpinan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. (Endang)

Berikan Komentar