Kapolri Akan Tindak Pelaku Sweeping Atribut Natal

oleh -135 views

garudaonline – Jakarta | Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan kepada jajarannya agar menindak tegas kelompok atau ormas yang melakukan sweeping atribut natal di mal atau pertokoan. Menurut Tito, sweeping secara anarkis merupakan pelanggaran hukum.

Tito mengatakan sweeping atau sosialisasi beberapa ormas ke mall atau pertokoan berawal dari berawal dari fatwa MUI yang melarang menggunakan atribut Natal.

“Menghadapi persoalan ini saya sudah perintahkan pada jajaran saya kalau ada sweeping dengan cara anarkis, tangkap dan proses karena itu adalah pelanggaran hukum,” tegas Tito seusai diskusi bertajuk “Merangkai Indonesia Dalam Kebhinnekaan” di Aula Lateif, Universitas Negeri Jakarta , Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (19/12).

Selain Tito, diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Nusantara ini dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Rektor UNJ Prof. Dr. Djaali, KH Masdar Farid dan Romo Benny Susatyo.

Tito mengakui heran dengan beberapa ormas yang katanya melakukan sosialisasi fatwa MUI. Namun, datang bergerombol yang akhirnya menimbulkan rasa takut di masyarakat. Menurut dia, pihaknya mempunyai kewajiban melarang dan menertibkan kelompok ormas yang bertindak demikian.

“Silakan sosialisasi tapi gunakan cara yang baik, tidak membuat orang takut, bisa mungkin dengan undangan, kan ada MUI cabang-cabang,” ungkap dia.

Yang dilarang, kata Tito adalah pemilik toko atau perusahaan tidak boleh memaksakan karyawannya menggunakan atribut Natal dan topi sinterklas. Termasuk memberikan sanksi pemecatan kepada karyawan yang tidak mau mengikuti paksaan perusahaan untuk mengguakan atribut natal.

“Saya nanti akan koordinasi dengan MUI supaya dalam mengeluarkan fatwa dipertimbangkan juga toleransi dan kebinekaan Indonesia,” imbuh dia.

Tito sekali lagi meminta jajarannya agar melaksanakan tindakan sesuai aturan hukum. Jika ada yang melakukan pelanggaran hukum, pengancaman, mengambil barang dan atribut, maka yang bersangkutan ditangkap dan diproses secara hukum.

“Itu namanya kekerasan, penganiayaan seperti yang di Solo. Itu ada yang dipukul. Tangkap. Kita tidak boleh kalah, masyarakat harus dilindungi,” kata dia.

Lebih lanjut, Tito mengimbau kepada ormas agar memahami bahwa Fatwa MUI bukan hukum positif di NKRI. Karena itu, jika mau sosialisasi fatwa tersebut, maka gunakan cara-cara yang baik.

“Untuk itu, silakan kalau mau sosialisssi dengan cara baik-baik, tidak membuat masyarakat takut, gunakan MUI di cabang, tidak gunakan langkah sendiri-sendiri,”pungkas dia.(TM)

Berikan Komentar