Kasus Korupsi KPUM ‘Mandek’ di Kejari Medan, Pelapor Surati Kejagung

oleh -178 views

garudaonline, Medan | Dalam waktu dekat, pelapor kasus dugaan korupsi Peremajaan Armada Umum dengan anggaran sebesar Rp21 miliar di Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM), Mangara L Tobing dan Taty Sukriaty akan menyurati Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bagian Pengawasan Kejati Sumut.

Pasalnya, kasus tersebut terkesan ‘mandek’ di Kejari Medan. Hal itu dikatakan oleh penasehat hukum pelapor, Bukit Sitompul SH. “Karena kasus ini belum naik menjadi penyidikan, kita akan surati Kejaksaan Agung dan Bagian Pengawasan Kejatisu. Ini merupakan upaya kita supaya kasus tersebut ditindaklanjuti,” katanya saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (13/11/2016).

Bukit menyatakan, surat untuk korps adhyaksa tertinggi di Indonesia itu rencananya akan dikirim pada pertengahan November 2016. Dalam isi suratnya, lanjut Bukit, pihaknya mengajukan permohonan kepada Kejagung, Kejati Sumut dan Bagian Pengawasan supaya melihat kasus tersebut di Kejari Medan yang sudah dalam tahap telah menemukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tapi tidak dilanjutkan ke penyidikan.

“Itu aja maksud kita. Supaya Kejagung dan Kejatisu menegur bawahannya,” sebutnya. Disinggung, apa ada di dalam surat berisi permohonan supaya Kajari Medan, Olopan Nainggolan dan Kasi Pidsus, Haris Hasbullah dicopot dari jabatannya, Bukit mengaku tidak sampai kesitu. Hanya saja, supaya kedua pejabat di Kejari Medan itu dikasih perhatian lebih. “Biar orang-orang yang ditemukan PMH-nya diminta pertanggungjawabannya,” tandas pria berkacamata ini.

Bukit menerangkan, bahwa kasus tersebut kerugian negara sudah ada dan besar. Dia merincikan, pemohon untuk mengambil unit mobil bukan nama anggota koperasi dan menggunakan data fiktif seperti karyawan maupun supir.

“Sementara dana Lembaga Penerima Dana Bantuan (LPDB) digulirkan oleh pemerintah, itu peruntukkan untuk anggota koperasi dalam hal ini anggota KPUM Medan. Yang kita dapatkan data di lapangan, sudah ada 8 unit yang dimohonkan bukan atas nama anggota koperasi. Maka nilai kerugian negara, dari 8 unit yakni Rp 880 juta. Karena satu mobil per unit seharga Rp 110 juta. Itu ada datanya sama kita,” terang Bukit. (Endang)

Berikan Komentar