Kejati Sumut Telaah Laporan Penyimpangan Pengutipan di Centre Point

oleh -185 views

garudaonline, Medan | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih menelaah laporan terkait dugaan adanya penyimpangan pengutipan yang diduga dilakukan Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan di seluruh areal Mal Center Point sejak kurun waktu 2015-2016.

Dalam laporan yang diterima pada Senin (19/9) lalu, Dispenda Kota Medan diduga melakukan penyimpangan dengan melakukan kutipan pajak dari bangunan yang sedang berproses hukum.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Bobbi Sandri melalui Kasubsi Humas, Yosgernold Tarigan menyebut, laporan tersebut masih belum rampung ditelaah.

“Masih belum selesai ditelaah. Pada telaah ini, akan dikaji fakta yang dilaporkan. Apakah memang benar ada seperti yang diadukan dan apakah benar ada aturan tentang hal penyimpangan tersebut,” kata Yosgernold kepada wartawan, Minggu (9/10).

Ia menambahkan, jika didapatkan fakta adanya penyimpangan kutipan pajak di Centre Point oleh Dispenda Medan, akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Sebaliknya, jika tidak ada didapatkan fakta tentang adanya hal dugaan pelanggaran, maka tidak akan dilanjutkan.

“Pengaduan itu sudah kita sampaikan ke pimpinan dalam hal ini ke Kajati Sumut melalui Asintel. Senin depan kita lihat perkembangannya seperti apa, namun jika tidak ada didapatkan fakta tentang hal dugaan pelanggaran maka tidak akan dilanjutkan,” tandasnya.

Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa Dispenda Kota Medan bahkan telah melakukan kutipan pajak dari Centre Point sejak tahun 2013 lalu dengan kucuran dana Rp 5 miliar per tahun. Selama ini, seluruh uang pajak yang mencakup pajak parkir, reklame, restoran dan hiburan masuk ke kas Pemko Medan.

Dispenda Kota Medan dengan jelas memampangkan stiker di tiap-tiap tenant yang ada di bangunan tersebut. Di antaranya memuat Nama Wajib Pajak, Nomor Izin Reklame dan Masa berlaku.

Padahal, berbagai media jelas terpampang bahwa izin parkir Centre Point tidak ada alias ilegal dan saat ini sedang mendapat perlawan serius dari DPRD Medan. Selain itu, angka Rp 5 miliar total pajak seluruh bangunan adalah angka yang terlalu minimum. (Endang)

Berikan Komentar