Korupsi, Mantan Kadis PU dan Kepala Bappeda Pakpak Bharat Dituntut 5 Tahun

oleh -270 views

garudaonline – Medan | Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU), Mahadi Simanjuntak dan Kepala Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat, Bachtiar Effendi Solin dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iksan masing-masing selama 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Kedua terdakwa dinilai telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana pemeliharaan jaringan air bersih pada Dinas PU Pakpak Bharat Tahun Anggaran (TA) 2013 yang merugikan negara Rp 931 juta.

‪”Meminta kepada majelis hakim supaya menjatuhkan hukuman kepada kedua terdakwa masing-masing selama 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan,” tandas JPU Iksan di hadapan majelis hakim yang diketuai Rosmina di Ruang Kartika Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (7/10).

Selain itu, kedua terdakwa juga dituntut dengan membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp760 juta.

“Apabila kedua terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk negara. Jika harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan kurungan penjara selama 2 tahun,” terang JPU.

‪Kedua terdakwa dinilai JPU melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menanggapi tuntutan JPU, kedua terdakwa mengaku akan menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) pada persidangan yang digelar sepekan mendatang.‬

Diketahui, proyek swakelola kegiatan pemeliharaan jaringan air bersih pada Dinas PU Kabupaten Pakpak Bharat TA 2013 itu diduga fiktif. Penyidik lantas menetapkan empat tersangka yakni Mahadi Simanjuntak, Bahtiar Efendi Solin, David A Karosekali ST selaku Ketua Tim Pembuat Pertanggungjawaban dan Pejabat Penatausahaan Keuangan serta Darmendra Rajagukguk selaku Tim Pembuat Pertanggungjawaban Anggaran. Kegiatan itu dilaksanakan tidak melalui proses lelang (tender).‬

‪Bahkan, proyek itu juga tidak dilakukan pemungutan dan penyetoran pajak kepada negara. Para tersangka melampirkan laporan pertanggungjawaban bodong. Bon faktur perusahaan sengaja dipalsukan. Padahal, pihak perusahaan mengaku tidak pernah menjual barang apa pun kepada Dinas PU Pakpak Bharat. Sehingga jumlah kerugian negara sesuai audit BPKP Perwakilan Sumatera Utara mencapai Rp 931 juta. (Endang)

Berikan Komentar