Korupsi Pembuatan Saluran Drainase, Polres Labuhanbatu Tahan Tiga Orang Lagi Tersangka

oleh -441 views

garudaonline, Medan | Unit Tipikor Satreskrim Polres Labuhanbatu menetapkan dan melakukan penahanan terhadap tiga orang lagi tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan pembuatan saluran drainase pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara (Distarukim Provsu) Tahun Anggaran (TA) 2015.

Ketiga tersangka yang ditahan itu merupakan Aparatur Sipil Negara (APN) di Distarukim Provsu yakni Edi Rifzany Kamaluddin selaku Kepala UPT Distarukim Rantauprapat sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bambang Subianto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Iis Jamaris SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.

“Pada Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 20.00 WIB, penyidik Unit Tipikor melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka setelah selesai menjalani pemeriksaan,” kata Kasatreskrim Polres Labuhanbatu, AKP M Firdaus SIK kepada garudaonline.co, Selasa (15/11/2016).

Firdaus menjelaskan, pada TA 2015, UPT Distarukim Rantauprapat menganggarkan kegiatan pembagunan saluran drainase kawasan Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir, Kabuupaten Labuhanbatu sebesar Rp 762.000.000.

Pada 12 Juni 2015, Eddy Rifzani Kamaluddin yang menjabat Kepala UPT Distarukim Rantauprapat dan Wakil Direktur CV Patricia Adisty, Naswan Efendi menandatangani kontrak pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan No: 800/UPT.TARUKIM.RP/743/ 2015, tanggal 12 juni 2015 dengan nilai kontrak Rp 725.460.000 dengan masa kontrak selama 120 hari dimulai tanggal 15 Juni 2015 hingga 12 Oktober 2015.

“Sampai dengan berakhirnya masa kontrak, Naswan Efendi tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut. Namun, pihak UPT Distarukim membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tertanggal 18 November 2015 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 persen,” jelasnya.

Kemudian, UPT Distarukim Rantauprapat melakukan pembayaran 100 persen kepada CV Patricia Adisty pada tanggal 23 Desember 2015 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 9469 tanggal 23 Desember 2015.

Pada 14 Oktober 2016, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut telah melakukan perhitungan kerugian negara atas pekerjaan tersebut sebesar Rp 393.459.805.‬

“Dari hasil pemeriksaan petugas kepada ketiga tersangka telah ditemukan fakta perbuatan melawan hukum,” ujar Firdaus.

Firdaus menerangkan, bahwa tersangka Eddy tidak menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dan tidak menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA).

Sementara tersangka Bambang tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan, tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dan membuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan telah selesai 100 persen (bukan kewenangannya).

“Sedangkan tersangka Iis telah membuat surat permintaan pembayaran 100 persen walau diketahui pekerjaan tersebut belum selesai dan berperan melakukan pembayaran upah tukang sebesar Rp 25.000.000,” terangnya.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana‬. (Endang)

Berikan Komentar