KPK Terima Laporan 34 Proyek Listrik yang Mangkrak

oleh -167 views

garudaonline – Jakarta | Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menyatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai 34 proyek pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak. Laporan tersebut telah diterima KPK pada pekan lalu. Namun, Agus enggan mengungkap pihak yang melaporkan dugaan penyimpangan dalam 34 proyek pembangunan pembangkit listrik tersebut.

“Jadi (laporan soal) 34 proyek (pembangunan pembangkit listrik) kita sudah ada laporannya. Kita sendiri sudah punya ya. Kita dapatkan dari sumber yang dipercaya,” kata Agus usai pembukaan Rapat Koordinasi Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan dalam Rangka Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Hotel JW Luwansa, Jakarta, Senin (21/11).

Agus menyatakan, dengan laporan ini pihaknya bakal berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit. Dikatakan, hasil audit dari BPKP akan digabungkan dengan data dan informasi yang telah dimiliki KPK untuk mengambil tindakan lebih jauh.

“Pasti kita minta teman-teman BPKP untuk mengaudit lah jadi soal audit itu digabungkan dengan data informasi yang ada di kita mudah-mudahan nanti bisa diambil tindakan lah,” katanya.

Sebelumnya, Agus mengungkapkan pihaknya telah memantau sejumlah proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Beberapa proyek yang masuk radar KPK merupakan bagian dari 34 proyek pembangkit listrik yang disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki menyatakan, KPK tak perlu menunggu laporan pemerintah untuk mengusut 34 proyek pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak. KPK, kata Teten, dapat memanggil Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang memiliki kewenangan terkait puluhan proyek ini.

“Saya kira tidak (perlu tunggu laporan) karena ini bukan pengaduan, tapi bahwa nanti, bisa langsung ke PLN saya kira KPK Karena pengadaan power plant itu di PLN,” kata Teten usai pembukaan International Business Integrity Conference (IBIC) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (16/11).

Teten menegaskan, mangkraknya puluhan proyek ini harus diusut secara tuntas oleh penegak hukum. Hal ini lantaran pemerintah telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit.

“Yang memang tidak bisa diteruskan ya pemerintah jangan menanggung sendiri. Ini harus diproses secara hukum. Ya saya kira KPK silakan saja,” tegasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo meminta KPK mengusut tuntas penyebab mangkraknya pembangunan 34 proyek pembangkit listrik yang tersebar di sejumlah daerah. Tak hanya itu, Presiden juga memerintahkan BPKP untuk melaporkan hasil audit 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak selama bertahun-tahun ini.

BPKP diketahui telah menyampaikan temuan mengenai puluhan proyek tersebut kepada pemerintah. Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyatakan, dari 34 proyek tersebut, 12 di antaranya tidak dapat dilanjutkan. Sementara 22 proyek lainnya dapat dilanjutkan, namun dengan anggaran yang cukup besar.(ber)

Berikan Komentar