Kuasa Hukum Hulman-Efriansyah: Tindak Lanjut Laporan Cacat Formil

oleh -218 views

garudaonline – Medan | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar, Teddy Robinson Siahaan (TRS)-Zainal Purba dan Wesly Silalahi-Sailanto terhadap adanya dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2, Hulman Sitorus-Efriansyah Noor.

Dalam sidang lanjutan yang digelar di Gedung Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) pada Selasa (13/12/2016) pagi, kuasa hukum terlapor Hulman-Efriansyah meminta agar proses tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran TSM yang diajukan oleh pelapor agar dibatalkan dengan alasan tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 Perbawaslu nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi pada Pilkada.

“Persidangan ini tidak bisa dilanjutkan. Karena dari aturan itu, pemeriksaan maupun persidangan harusnya sudah dilakukan 60 hari sejak ditetapkannya pasangan calon. Artinya apa, persidangan ini tidak memenuhi syarat atau cacat formil. Tak hanya itu, sidang yang digelar juga tidak memenuhi syarat materil. Seharusnya ini menjadi pertimbangan Majelis yang terhormat,” jelas Kuasa Hukum Terlapor, Sepri Saragih.

Menanggapi eksepsi dari pihak Terlapor, kuasa hukum TRS-Zainal, Taufik Basri (Tobas) mengatakan bahwa proses tindak lanjut pelanggaran tidak mungkin dibatalkan mengingat dugaan pelanggaran itu terjadi 2-3 hari pada Hari Pemungutan Suara yaitu tanggal 14, 15 dan 16 November lalu.

“Kita tidak mungkin membatasi satu peristiwa yang membuat peristiwa tersebut tidak dapat ditegakkan peraturan hukumnya jika terjadi kekosongan hukum seperti ini. Karena itulah kita membantah eksepsi yang diajukan oleh Terlapor karena memang yang lebih substantif adalah bagaimana memberikan satu sanksi terhadap praktek politik uang jika terjadinya menjelang hari pemungutan suara tentu juga harus diproses,” ungkap pria yang akrab disapa Tobas itu.

Menurut kami, tambahnya, yang harus dijaga pada saat ini adalah bagaimana agar politik uang tidak menciderai proses Pilkada di Indonesia. Bukan justru membiarkan kekosongan hukum terjadi.

“Tentu sanksinya harus diperberat agar proses Pilkada kita berjalan demokratis. Memang terdapat Perbawaslu yang memberikan batas waktu 60 hari sebelum pemungutan suara untuk penyelesaian laporan TSM,” tuturnya.

Sebelumnya pada sidang perdana yang digelar pada Senin, (5/12/2016) lalu, kuasa hukum pelapor membacakan bahwa pemungutan suara pada November 2016 lalu terjadi banyak kecurangan seperti adanya praktek politik uang serta intimidasi penyelenggara pemilu oleh Tim Sukses pasangan calon nomor urut 2.

Selain itu, pelapor juga meminta agar majelis mengeluarkan putusan sela untuk menerbitkan suatu rekomendasi berupa penghentian sementara tahapan penetapan pemenang Pilkada Pematang Siantar.

Sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu (14/12/2016) besok, dengan agenda pemeriksaan saksi sebanyak 300 orang yang mewakili 50% dari jumlah wilayah di Kota Pematang Siantar.

(Fidel)

Berikan Komentar