Lima Oknum Pegawai Disdik Karo Ditangkap Polisi

oleh -378 views

garudaonline – Medan | Lima oknum pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Karo ditangkap personel Subdit III/Tipidkor Direktorat Reskrimsus Polda Sumut dari Kafe Simole, Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo, Kamis (29/12/2016).

Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Toga H Panjaitan menyebut, kelima oknum pegawai tersebut masing-masing, BG, bertugas di SMPN 4 Kabanjahe, EP, guru SMPN 1 Kabanjahe, EW, Tata Usaha (TU) SMPN 1 Kabanjahe dan TS, seorang wali murid SMPN 1 Kabanjahe serta FJG, seorang staf Pendidikan Mengenah (Dikmen) Disdik Kabupaten Karo.

“Kelima PNS ini diamankan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi. Namun hingga saat ini, kita masih melakukan proses penyidikan secara mendalam terhadap para terperiksa. Statusnya belum ditetapkan dan tindak pidana apa dan pasal apa yang dilanggar belum bisa saya rinci lebih detail,” kata Toga, Kamis (29/12/2016).

Dia menjelaskan, dari kelima PNS tersebut, penyidik menyita uang tunai
senilai Rp170.110.000 dan 6 unit HP, dokumen serta dua blok kwitansi.

“Dugaan sementara sumber uang itu berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), untuk jelasnya ke Humas saja ya,” imbuhnya.

Sementara, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting mengatakan, uang senilai Rp170.110.000 itu ditemukan penyidik di dalam tas ransel milik FJG.

“Dari hasil pemeriksaan terhadap FJG uang itu bersumber dari Bendahara Disdik Karo berinisial HB,” terangnya.

Atas pengakuan FJG, sambung Rina, penyidik kemudian memeriksa EW yang juga merangkap sebagai bendahara pembangunan USB.  EW mengaku, uang yang disimpan di salah satu Bank dengan nama produk Giro Dana BOS SMK sudah ditarik berserta bunganya. Padahal, proyek pekerjaan pembangunan USB hingga kini belum selesai.

“Besaran uang yang ditarik itu senilai Rp14.610.000 dengan rincian, uang proyek pembangunan USB senilai Rp8.710.000 dan bunga Bank senilai Rp5.900.000. Padahal, sesuai dengan panduan teknis keuangan program pembangunan dan rehabilitasi atau revitalisasi prasarana SMP tahun 2016, bahwa uang proyek itu diperuntukkan sebagai bunga Bank untuk dikembalikan ke negara serta uang honorarium. Namun uang honorarium yang seharusnya sudah diterima oleh orang yang berhak itu tidak langsung diberikan. Tetapi, masih disimpan di rumah yang bersangkutan (EW) senilai Rp23 juta. Dalam hal ini kita menganggap EW melanggar petujuk teknis (Juknis),” sebutnya.

Rina menjelaskan, total uang senilai Rp170.110.000 itu diamankan dari FJG
senilai Rp127.000.000, bersumber dari kegiatan LS Olimpiade mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, UAS SMP dan SMA TA 2016. Sedangkan dari EW diamankan senilai Rp43.110.000, bersumber dari proyek pembangunan USB TA 2016.

“Untuk pembuktian kerugian negara, penyidik akan meminta perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut,” terangnya.

Yang pasti, masih kata Rina, dari keterangan para terperiksa, untuk
sementara waktu belum sinkron satu dengan yang lainnya.

“Keterangan yang tidak sinkron inilah yang kita jadikan sebagai acuan untuk proses penyelidikan selanjutnya. Siapa saja yang terlibat dan siapa saja yang menikmati uang tersebut dan untuk selanjutnya kita akan melakukan
gelar perkara,” pungkasnya.

(g/10)

Berikan Komentar