Mangkir, Tujuh Saksi Penghina Jokowi Bisa Dijemput Paksa

oleh -237 views

garudaonline – Jakarta | Polda Metro Jaya akan melayangkan surat panggilan kedua bagi tujuh saksi dalam kasus penghinaan kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) yang diduga dilakukan oleh musisi, Ahmad Dhani.

Tujuh orang yang dimaksud diantaranya, Habib Rizieq; Prof Dr H Amien Rais; Munarman, HS; Dr H Eggi Sudjana, SH, MSi; Ratna Sarumpaet; Mulan Jameela dan Ahmad Dhani sendiri.

“Panggilan sampai 3 kali surat perintah membawa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (25/11/2016).

Namun, Awi tidak menyebutkan pasal yang mengatur penjemputan paksa terhadap saksi yang tidak kooperatif. “Ayo keruangan saya. Kita selesaikan secara adat,” singkatnya.

Meski surat panggilan sempat diprotes salah satu saksi, yakni Habib Rizieq, namun Awi merasa surat tersebut sudah jelas, dimana ada format panggilan dan perihal pemeriksaanya.

“Pemanggilannya jelas ada, disertai laporannya ada kasusnya apa?.Itu formatnya begitu,” ujarnya.

Sebagai informasi, Eggi Sudjana selaku salah satu saksi kemarin telah datang memenuhi panggilan. Dia pun ditanyakan perihal keberadaannya disana ketika Ahmad Dhani sedang melakukan orasi diatas podium saat aksi unjuk rasa di Istana Negara, Jumat (4/11/2016) lalu.

“(Eggi Sudjana) membenarkan semua yang disampaikan Ahmad Dhani yang disampaikan dipanggung. Ditanya kenapa kesana? Kemauan sendiri (jawab Eggi Sudjana), mendengar, melihat dan merasakan (diketahui saksi),” jelasnya.

Dikatakan Awi, penyidik tidak perlu memeriksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku pihak yang telah dihina. Hal itu mengacu pada Pasal 207 KUHP.

“Pasal 207 KUHP tidak disebutkan itu penguasa.Tetapi, umum bukan presiden, lurah atau camat seluruh pejabat,” tutup mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur ini.

Sebelumnya, Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) dan Pro Jokowi melaporkan Ahmad Dhani ke sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Minggu (6/11/2016) malam dengan nomor polisi LP/5423/XI/2016/PMJ/Dit Reskrimum. Terlapor dituduh melanggar Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa, dalam orasinya di depan Istana Negara pada Jumat lalu.(KR)

Berikan Komentar