Nurdin Lubis Perintahkan SKPD Setor Uang Ketok untuk DPRD Sumut

oleh -253 views

garudaonline, Medan | Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumut, Nurdin Lubis memerintahkan¬† sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menyetorkan uang kontribusinya untuk diberikan ‘uang ketok’ kepada sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Sumut.

Hal itu dikatakan oleh Rajali selaku Kepala Dinas Pendapatan Sumut saat bersaksi untuk terdakwa Gatot Pujo Nugroho selaku mantan Gubernur Sumut dalam kasus dugaan memberikan atau menjanjikan sesuatu sebesar Rp 61,8 miliar kepada pimpinan serta anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 di Ruang Aula Lantai II Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (21/11/2016).

Menurut kesaksian Rajali, awalnya ia disuruh datang habis maghrib ke tempat Nurdin. Disana, sudah ada Nurdin Lubis, Randiman Tarigan, Baharudin Siagian dan beberapa kepala dinas. Salah satunya Kadis Kesehatan, Siti Hartati Surjantini. Rajali diminta agar menyelesaikan kewajibannya untuk memberikan uang ke Pemprov Sumut. Alasannya karena dewan yang meminta.

“Saya sempat tanya uang itu untuk apa, majelis. Kata Sekda untuk anggota DPRD Sumut,” ucapnya dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Didik Setyo Handono.

Pada 2013, Rajali pun memenuhinya. Ia memberikan Rp 2,5 miliar ke Bendahara Sekwan DPRD Sumut, Ali Nafiah. Begitu juga 2014, ia kembali ditagih agar menyetor kembali. Akhirnya, ia kembali menyerahkan Rp 500 juta. Total yang ia berikan Rp 3 miliar dan diserahkan tanpa kwitansi.

“Uang itu bukan uang pribadi saya. Tapi saya minta-minta ke rekanan kita. Ada rekanan dari pengerjaan proyek pembangunan di kantor, di daerah dan lainnya. Tapi saya lupa rekanannya, pak hakim,” kata Rajali.

Ia minta ke rekanan melalui Syahrial Nasution, pegawai Dispenda yang saat itu menjadi sebagai Kasubag Umum.

“Lewat dia yang minta ke rekanan. Setelah terkumpul kita kasih ke pak Randiman melalui bendaharanya,” jelasnya. Selain Rajali, Dinas Kesehatan Sumut juga menyetorkan Rp 200 juta.

“Saya sempat bilang ke pak Sekda. Sekarang sistem tender sudah e-catalog. Jadi susah mengumpulkan uang sebanyak itu. Setelah minta-minta dengan rekanan, hanya itu yang terkumpul,” pungkasnya.

Begitu juga dengan Dinas Perkebunan Sumut menyetorkan Rp 200 juta, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Sumut malah menyetor lebih banyak yakni Rp1,8 miliar serta Distamben Sumut menyetor Rp 100 juta tersebut.

Selain Rajali, ada beberapa saksi lain yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Irene Putrie, Wawan Yunarwanto, Ariawan Agustiartono dan Taufiq Ibnugrohoou. (Endang)

Berikan Komentar