Penunggak Pajak Rp 854 Juta Disandera di Lapas Siantar

oleh -126 views

garudaonline – Siantar | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara II dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balige bekerjasama melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap penanggung pajak berinisial BL (50).

BL adalah wajib pajak orang pribadi yang menunggak pajak sebesar Rp 854.484.916. Penyanderaan dilakukan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas IIA Pematangsiantar pada Senin (21/11/2016) sekira pukul 15.00 WIB.

“BL adalah pengusaha perorangan pemilik toko bahan bangunan. BL juga di tenggarai memiliki sejumlah usaha lain yaitu rumah kontrakan, perkebunan jeruk, kedai makan/minum dan sebuah stasiun radio yang keseluruhannya berlokasi di Kota Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput),” ujar Kabid P2 Humas Kanwil DJP Sumut II, Moh Nthai, ketika melakukan konfrensi pers di Lapas Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun tersebut.

BL tidak pernah melaporkan pajak atas seluruh kegiatan usahanya. Adapun laporan pajak terakhir adalah pada tahun 2010 yang dilaporkan dengan status nihil. Penanggung pajak akan ditempatkan di ruangan khusus dalam kompleks Lapas yang terpisah dari tahanan lain.

“Penanggung pajak akan disandera selama 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 bulan berikutnya. Penanggung pajak akan dilepaskan jika melunasi tunggakan beserta biaya penagihannya,” lanjut Nthai.

Sebelum dilakukan penyanderaan, pihak KPP Pratama Balige telah melakukan serangkaian tindakan penagihan terhadap wajib pajak. Wajib pajak sudah diberikan surat teguran, surat paksa serta beberapa kali diadakan pertemuan untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya.

“Wajib pajak juga sudah ditawari untuk mengikuti Amnesty Pajak, akan tetapi BL tetap tidak bersikap koorperatif, sehingga terpaksa dilakukan tindakan penyanderaan yang merupakan upaya maksimal untuk memaksa wajib pajak melunasi tunggakannya,” kata Nthai.

Penyanderaan dilakukan setelah mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan (Menkeu). DJP akan terus melakukan tindakan tegas kepada wajib pajak yang tidak kooperatif dan tak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

“Upaya yang akan digalakkan antara lain, penyitaan aset wajib pajak, pemblokiran rekening bank, pencegahan bepergian ke luar negeri serta penyanderaan. Upaya ini diharapkan akan memberikan efek jera bagi wajib pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan warga negara Indonesia,” tutup Nthai.(HT)

Berikan Komentar