Percayakan TAPD, Gatot Akui Tak Periksa NPHD

oleh -260 views

garudaonline, Medan | Mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho mengakui, pada penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dirinya tidak lagi memeriksa dengan alasan sudah mempercayai kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Penandatanganan NPHD, saya yakin kerja TAPD enggak perlu evaluasi. Saya tidak lihat lagi yang mulia,” kata Gatot menjawab pertanyaan hakim anggota, Merry Purba selaku hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (17/10).

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Djaniko Girsang tersebut, Gatot tidak mengingat lagi besaran anggaran untuk tahun 2012 dan 2013.

“Yang saya tahu jumlah total APBD saja secara gelondongan,” ungkap Gatot saat menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana hibah dan bansos TA 2012-2013 yang merugikan negara Rp2,8 miliar.

Gatot ditanya oleh hakim anggota, Berlian Napitupulu terkait alasannya hanya menunjuk 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana teknis penyaluran dana hibah dan bansos.

“Ke 17 SKPD ini yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi, ini pula yang jadi tim evaluasi ditunjuk lewat SK khusus sebagaimana peraturan Mendagri,” jawab suami dari Sutias Handayani itu.

Sedangkan untuk pertanggungjawaban penerima dana hibah bansos, menurut Gatot, SKPD yang melakukan evaluasi akan memberikan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

“Artinya, evaluasi dari lembaga mengajukan itu oleh SKPD melalui sekretaris daerah sesuai Peraturan Mendagri,” ucapnya.

Soal berapa banyak penerima dana hibah bansos tersebut, Gatot juga mengaku tidak mengetahuinya. Karena menurutnya, TAPD yang diketuai Sekretaris Daerah Provinsi Sumut saat itu, Nurdin Lubis melaporkan kepadanya dalam bentuk konsep SK Gubernur terhadap lembaga penerima hibah.

Gatot menyatakan, lembaga yang masuk dalam undang-undang seperti MUI dan KONI mendapat dana hibah. Gatot menyebutkan, KONI memohon kepadanya untuk PON 2012 di Riau agar atlit yang berprestasi diberikan bonus.

“Saya setujui karena untuk pembinaan. Padahal, ketuanya (Ketua KONI Sumut, Gus Irawan) itu rival saya (pada pemilihan Gubernur Sumut (2013). Sementara untuk Oikumene dan MUI, saya harus dekat dengan semua agama,” sebutnya. (Endang)

Berikan Komentar