Saksi Ahli Jessica Sebut Tersangka Bank Sumut Tak Bisa Dijerat Korupsi

oleh -340 views

garudaonline, Medan | Saksi ahli dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir mengatakan, seharusnya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 294 unit mobil dinas operasional di Bank Sumut senilai Rp18 miliar yang bersumber dari Rencana Anggaran Kerja (RAK) Tahun 2013, tersangka tidak bisa dijerat dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ia beralasan karena mengingat status Bank Sumut sudah merupakan Perseroan Terbatas (PT).

“Kita tidak lagi berbicara BUMD nya. Kalau statusnya sudah PT, maka UU PT yang diberlakukan. Kalau dia PT, maka kekuasaan tertingginya adalah RUPS. Tidak bisa langsung dipidanakan,” kata Mudzakir saat menjadi saksi dalam sidang praperadilan (prapid) di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (17/10).

Sidang prapid ini diajukan oleh pemohon Irwan Pulungan, salah satu tersangka yang sekarang telah ditetapkan menjadi DPO. Ia memprapidkan Kejati Sumut selaku termohon.

Mudzakir menjelaskan, jika terjadi kerugian negara, maka akuntan publik ataupun jaksa tidak bisa langsung memidanakannya. Penyidik bisa melakukan penyidikan, jika mendapat izin dari pemegang saham.

“Meskipun dalam saham itu ada keuangan negara, kalau dia sudah menjadi PT, maka tunduk pada UU PT. Dalam UU PT yang paling tertinggi itu adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” jelas pria yang pernah menjadi saksi ahli dalam kasus sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso.

Mendengar pernyataan tersebut, termohon dari Kejati Sumut membantahnya. Mereka sempat bertanya, subjek hukum dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Menurut termohon, dalam UU Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi subjek hukum adalah orang perorangan dan korporasi.

“Pendapat ahli tidak beralasan dengan UU. Ahli hanya memaparkan berdasarkan pandangan ahli saja, nukan undang-undang. Apalagi dalam AD/ART Bank Sumut disebutkan bahwa sumber dana Bank Sumut berasal dari APBN dan keuangan pemerintah kota dan daerah,” ucap termohon. (Endang)

Berikan Komentar