Sidang Korupsi Rusunawa, Sekda Kota Sibolga Sebut Wali Kota Bertanggungjawab

oleh -206 views

garudaonline, Medan | Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Sibolga, M Sugeng mengaku dirinya tidak dilibatkan pada waktu penetapan harga. Padahal, dirinya selaku Ketua Panitia Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Karena hal itu, Sugeng menilai Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi pada pembangunan rusunawa di Kota Sibolga Tahun Anggaran (TA) 2012 senilai Rp 6,8 miliar.

Hal itu dikatakan Sugeng saat bersaksi untuk terdakwa Adely Lis alias Juli selaku Direktur PT Putra Ali Sentosa dan Januar Efendy Siregar selaku mantan Plt Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Pemko Sibolga.

“Saya tahu tim penilai tanah yang dibentuk Walikota. Tapi apakah mereka bekerja atau tidak, saya tidak tahu. Saya selaku ketua panitia tidak pernah dilibatkan waktu penetapan harga. Saya pernah panggil kabag hukum untuk mempertanyakan hal itu. Seharusnya Walikota yang bertanggungjawab,” jelas Sugeng di Ruang Cakra V Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (18/10).

Menurutnya, ia tidak pernah menerima surat resmi yang ditunjukan perihal harga tanah. Sugeng juga tidak mengetahui soal uang Rp 1,5 miliar sebagai ganti rugi tanah terdakwa Adely Lis kurang lebih 7.171 meter persegi.

“Saya tidak tahu masalah uang jual beli atau ganti rugi yang disebutkan Rp 1,5 miliar itu,” ujar Sugeng dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Parlindungan Sinaga itu.

Sugeng mengetahui adanya perubahan anggran untuk rusunawa dari usulan SKPD yang bermacam- macam seperti tambah kegiatan dan tidak melaksanakan program sehingga uang dikembalikan. Harga tanah tersebut kurang dari anggaran pembelian tanah.

“Saya tahu kesalahan prosedur dalam jual beli di pemerintahan. Tidak ada istilah panjar atau dicicil tapi harus langsung lunas. Namun, saya tidak tahu ada pasalnya karena saya tidak bagian hukum,” ucap Sugeng. (Endang)

Berikan Komentar