Suap Kemnakertrans, KPK Tetapkan Politisi Golkar Tersangka

oleh -105 views

garudaonline – Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Charles J Mesang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi (Kemnakertrans) tahun 2014, Senin (5/12).

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, penyidik menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Charles dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka.

“Penyidik KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan CJM (Charles J Mesang), anggota DPR 2009-2014 sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti yang dimilik KPK dan fakta persidangan,” kata Yuyuk di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/12).

Kasus yang menjerat Charles merupakan pengembangan dari kasus mantan Dirjen P2KT Kemnakertrans, Jamaluddien Malik yang telah divonis bersalah. Charles dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi IX periode 2009-2014 diduga menerima hadiah sebanyak Rp 9,750 miliar atau 6,5 persen dari total anggaran optimalisasi.

“Tersangka CJM diduga menerima hadiah atau janji bersama-sama dengan JM (Jamaluddien Malik). Jadi CJM ini diduga menerima 6,5 persen dari total anggaran optimalisasi,” ungkap Yuyuk.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Charles yang kini menjadi anggota Komisi II DPR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nama Charles sempat disebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam persidangan dengan terdakwa Jamaluddien. Saat itu, JPU KPK menyebut ‎Charles turut menerima kucuran dana sebanyak Rp 9,750 miliar dari Jamaluddien. Uang itu diberikan sebagai wujud realisasi komitmen sebesar 6,5 persen dari dana optimalisasi yang akan diterima oleh Ditjen P2KT.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis terhadap Jamaluddien dengan hukuman pidana enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman kepada Jamaluddien untuk membayar pengganti kerugian negara sebanyak Rp 5,4 miliar.(TM)

Berikan Komentar